Way Kanan, Detik KonpasNews.id – Pemerintah pusat terus menegaskan pentingnya tata kelola yang bersih dan bebas pungutan liar (pungli) di seluruh lini birokrasi, baik di tingkat pusat maupun daerah. Namun, masih ada oknum yang diduga memanfaatkan situasi demi kepentingan pribadi.
Salah satu kasus yang mencuat terjadi dalam proses penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kabupaten Way Kanan tahun 2024. Berdasarkan informasi yang diterima, seorang oknum guru berinisial HD diduga menarik pungutan sebesar Rp250.000 dari peserta yang lolos seleksi PPPK. Dana tersebut diklaim sebagai biaya untuk seragam atribut penerimaan SK, dengan alasan adanya perintah dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Way Kanan.
Namun, Kepala BKD Way Kanan, Andika, saat dikonfirmasi melalui telepon, membantah adanya keterlibatan dinas dalam penggalangan dana tersebut.
“Benar, saudara Hendra memang menjual atribut di grup, dan saya juga ada di dalam grup tersebut. Tapi tidak ada paksaan. Mungkin ini hanya inisiatif saudara Hendra agar penerimaan SK nanti terlihat seragam,” jelas Andika.
Pernyataan ini berbanding terbalik dengan informasi yang didapat dari sumber lain. Menurut sumber tersebut, Hendra mewajibkan, mengkomunikasikan, serta mengondisikan peserta agar membeli atribut tersebut.
Saat dihubungi untuk klarifikasi, Hendra membenarkan bahwa setiap peserta PPPK memang diminta membayar Rp250.000. Namun, ia mengklaim bahwa uang tersebut tidak ia nikmati sendiri.
“Semua peserta yang diterima PPPK memang membayar Rp250.000 untuk pembelian atribut. Uangnya saya transfer ke Pak Andika, tidak saya ambil sepeser pun,” ungkapnya.
Kasus ini menimbulkan polemik dan keresahan di kalangan peserta PPPK. Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi lebih lanjut dari pihak berwenang terkait apakah tindakan ini masuk dalam kategori pungutan liar atau tidak.
(Yurniawan)
