DPRD Babel Desak Pembenahan Data Desil, Kearifan Lokal dan Suara Desa Jadi Pertimbangan

Detak Kompak News

PANGKALPINANG – Ketidakakuratan data penerima bantuan sosial kembali menjadi perhatian serius DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel). Persoalan data desil yang selama ini dikeluhkan masyarakat dinilai perlu segera dibenahi agar kebijakan penyaluran bantuan benar-benar menyentuh warga yang membutuhkan.

Tak ingin persoalan tersebut terus berlarut, DPRD Babel mulai mendorong pembenahan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) dengan membuka ruang keterlibatan pemerintah desa dan kelurahan, sekaligus mengusulkan penambahan variabel berdasarkan kearifan lokal.

Komitmen itu mengemuka dalam rapat koordinasi pengusulan kriteria kemiskinan berbasis kearifan lokal untuk pemutakhiran DTSEN di Ruang Paripurna DPRD Babel, Senin (12/10/2026).

Pertemuan dipimpin Ketua DPRD Babel Didit Srigusjaya, didampingi Sekretaris Daerah Babel Fery Afrianto. Hadir pula Statistisi Ahli Madya BPS Pusat Din Nurika Agustina dan Hardiyanto, Kepala BPS Babel Sugeng Arianto, serta kepala desa, anggota BPD dan lurah dari seluruh wilayah Babel.

Ketua DPRD Babel Didit Srigusjaya menilai, persoalan utama yang harus mendapat perhatian adalah bagaimana memastikan data sosial ekonomi benar-benar mencerminkan kondisi masyarakat di lapangan.

Menurutnya, kepala desa dan lurah tidak seharusnya hanya menjadi pihak yang menerima dampak ketika muncul persoalan dalam penetapan data penerima bantuan. Mereka justru perlu dilibatkan sejak proses pendataan hingga pemutakhiran.

“Alhamdulillah, BPS Pusat sudah datang. Kesimpulannya, DPRD bersama Pemerintah Provinsi Babel akan langsung ke BPS untuk menyampaikan aspirasi dan keluh kesah kepala desa serta lurah se-Babel.

Pendataan desil ini dinilai belum tepat sasaran sehingga kepala desa dan lurah menjadi resah, karena mereka tidak dilibatkan secara langsung dalam proses pendataan,” ungkap Didit.

Politisi PDI Perjuangan itu menegaskan, pemerintah desa dan kelurahan memiliki pemahaman lebih dekat terhadap kehidupan warganya. Mulai dari kondisi ekonomi keluarga, pekerjaan, hingga perubahan kesejahteraan masyarakat dapat menjadi informasi penting untuk menguji kesesuaian data administratif dengan kenyataan.

Karena itu, DPRD Babel mendorong agar mekanisme pemutakhiran DTSEN turut melibatkan musyawarah desa. Langkah ini diharapkan membuat proses verifikasi lebih terbuka, partisipatif, serta memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan keberatan apabila terdapat data yang tidak sesuai.

Namun, pelibatan pemerintah desa tentu membutuhkan dukungan operasional. DPRD Babel bersama pihak eksekutif masih membicarakan skema pembiayaan, termasuk kemungkinan dukungan dana pendamping dari pemerintah kabupaten dan kota.

Didit menyebutkan, BPS bersama Dinas Sosial serta organisasi perangkat daerah terkait diharapkan dapat bersinergi mendampingi proses pemutakhiran agar berjalan terarah dan menghasilkan data yang lebih berkualitas.

“Dengan adanya dukungan dana operasional, pemutakhiran data ini bisa dilakukan secara lebih optimal. BPS juga sepakat untuk mendampingi, bersama Dinas Sosial dan dinas terkait lainnya yang menangani program bantuan. Dengan melibatkan semua pihak, kita berharap data yang dihasilkan semakin akurat,” ujarnya.

Selain memperjuangkan keterlibatan pemerintah desa, DPRD Babel juga membawa usulan penting berupa penambahan variabel kearifan lokal dalam sistem DTSEN.

Didit menjelaskan, usulan tersebut bukan untuk mengubah sistem pendataan nasional yang sudah berjalan. Penambahan variabel lokal justru dimaksudkan sebagai pelengkap agar karakteristik sosial ekonomi masyarakat Babel dapat tergambarkan secara lebih utuh.

Usulan itu telah disampaikan kepada BPS Pusat dan akan diteruskan kepada Kementerian Perencanaan Pembangunan

Nasional/Bappenas untuk dipertimbangkan dalam penyempurnaan kebijakan pendataan nasional.

“Sudah kami sampaikan ke pusat. Babel baru mengusulkan penambahan variabel lokal. Artinya, variabel yang sudah ada tidak diubah, hanya ditambahkan variabel kearifan lokal. Inilah yang akan kami sampaikan kepada BPS Pusat dan Bappenas agar bisa diakomodasi,” jelasnya.

Bagi DPRD Babel, ketepatan data bukan sekadar persoalan angka maupun administrasi. Di balik setiap data terdapat kehidupan masyarakat yang membutuhkan perhatian dan perlindungan pemerintah. Karena itu, kesalahan dalam pendataan berpotensi membuat warga yang layak menerima bantuan justru terlewatkan.

Dalam rapat tersebut, turut mengemuka tuntutan kepala desa dan lurah terkait penghentian sementara penyaluran bantuan. Didit menjelaskan, tindak lanjut atas tuntutan itu merupakan kewenangan gubernur melalui penyampaian surat kepada pihak terkait.

Ia berharap aspirasi tersebut dapat segera diteruskan sesuai kewenangan masing-masing, sehingga keresahan di tingkat desa tidak semakin berkembang.

“Tujuan DPRD Babel memfasilitasi pertemuan ini agar ke depan tidak ada lagi persoalan data yang berlarut-larut. Kami khawatir jika tidak segera dibenahi, persoalan ini akan berkembang menjadi masalah di tingkat desa. Karena itu, semua pihak harus duduk bersama mencari solusi,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala BPS Babel Sugeng Arianto menyambut pentingnya koordinasi lintas sektor dalam mendukung pemutakhiran DTSEN. Menurutnya, penyamaan persepsi menjadi langkah awal agar seluruh pihak memahami mekanisme dan tujuan pendataan secara utuh.

BPS juga menilai pemerintah desa, kelurahan, dan pemangku kepentingan lainnya memiliki peran penting dalam membangun kolaborasi hingga tingkat paling bawah.

“Kami berusaha menyamakan persepsi, terutama terkait program pemutakhiran data. Kami juga menghadirkan narasumber untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat. Intinya, keterlibatan pemerintah desa dan pemangku kepentingan lainnya menjadi salah satu kunci, disertai konsolidasi di semua tingkatan untuk membangun kolaborasi di lapangan hingga tingkat desa,” terang Sugeng.

Pembenahan DTSEN kini menjadi pekerjaan bersama. DPRD Babel berharap, melalui sinergi BPS, pemerintah provinsi, kabupaten/kota, hingga pemerintah desa dan kelurahan, data kemiskinan ke depan tidak hanya akurat secara administratif, tetapi juga mampu menggambarkan kenyataan sosial masyarakat.

Sebab, tujuan akhir dari pendataan bukan sekadar menghasilkan angka desil, melainkan memastikan kebijakan dan bantuan pemerintah benar-benar hadir bagi masyarakat yang membutuhkan.

Red.anasn70.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *