Edi Nasapta Dorong Optimalisasi Potensi Laut Babel, Jangan Terus Bergantung pada Tambang Timah

DETAK KOMPAK NEWS

PANGKALPINANG — Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Edi Nasapta, mendorong optimalisasi pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan sebagai salah satu upaya membuka sumber pertumbuhan ekonomi baru di daerah. Menurutnya, potensi laut Babel yang begitu luas harus mampu memberikan nilai tambah bagi kesejahteraan masyarakat.

Hal tersebut disampaikannya usai memimpin Rapat Paripurna DPRD Babel dengan empat agenda penting, Jumat (30/10/2026). Salah satu agenda yang dibahas yakni penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) inisiatif DPRD tentang perubahan Perda Nomor 2 Tahun 2017 mengenai Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
Edi menilai, selama ini potensi kelautan dan perikanan di Bangka Belitung belum diberdayakan secara maksimal.

Padahal, sektor tersebut memiliki peluang besar untuk dikembangkan menjadi kekuatan ekonomi daerah di luar sektor pertambangan timah.
Ia berharap pembahasan perubahan regulasi tersebut dapat menghasilkan kebijakan yang lebih berpihak pada pengembangan potensi kelautan, peningkatan produktivitas perikanan, serta kesejahteraan masyarakat pesisir.

“Laut Bangka Belitung ini sangat luas, tetapi pemberdayaannya masih kurang sampai sekarang. Melalui perubahan Perda ini, kami berharap Panitia Khusus (Pansus) mampu merancang aturan yang benar-benar memberikan nilai tambah bagi hasil laut kita,” ujar Edi

Nasapta kepada awak media.
Menurutnya, Bangka Belitung membutuhkan terobosan dalam menggali dan mengembangkan sumber-sumber ekonomi baru.

Ketergantungan terhadap sektor pertambangan, khususnya timah, perlu diimbangi dengan penguatan sektor potensial lainnya agar perekonomian daerah memiliki fondasi yang lebih beragam.

“Mari kita sama-sama berdoa agar Pansus dapat bekerja secara profesional dalam menggali sumber-sumber pendapatan baru. Kita harus terus berkreasi dan tidak boleh hanya mengandalkan pertambangan timah,” tegasnya.

Selain Ranperda sektor kelautan dan perikanan, rapat paripurna tersebut juga membahas perubahan Perda Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan, Ranperda Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), serta penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda).

Edi menjelaskan, berbagai rancangan regulasi tersebut merupakan perpaduan antara inisiatif DPRD dan usulan Pemerintah Provinsi. Seluruhnya diharapkan mampu menjawab kebutuhan pembangunan serta persoalan yang dihadapi masyarakat Bangka Belitung.

Ia menekankan bahwa proses pembentukan Perda tidak boleh hanya berorientasi pada penyelesaian produk hukum. Hal yang tidak kalah penting adalah memastikan setiap aturan dapat dilaksanakan secara efektif setelah disahkan.

Karena itu, Edi meminta pihak eksekutif segera mempersiapkan langkah implementasi, termasuk menyusun regulasi teknis berupa Peraturan Gubernur (Pergub) apabila diperlukan serta menyediakan dukungan anggaran yang memadai.

“Banyak hal yang dibahas tadi, mulai dari masalah kelautan hingga tenaga kerja. Mudah-mudahan seluruh regulasi ini nantinya dapat segera ditindaklanjuti oleh pihak eksekutif selaku pelaksana Perda,” ungkapnya.

Ia menambahkan, keberhasilan sebuah Perda tidak hanya ditentukan oleh proses pembahasan dan pengesahannya di DPRD, tetapi juga sangat bergantung pada keseriusan pemerintah daerah dalam menjalankan aturan tersebut di lapangan.

Edi berharap sinergi antara legislatif dan eksekutif terus diperkuat, sehingga regulasi yang dilahirkan tidak sekadar menjadi dokumen hukum, melainkan mampu menghadirkan perubahan nyata bagi masyarakat.

“Yang kita harapkan, setiap Perda yang dibentuk benar-benar bisa dijalankan dengan baik. Harus ada aturan pelaksana dan dukungan anggaran agar tujuan pembentukan regulasi tersebut dapat tercapai,” pungkasnya.

Red.anasn70.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *