DETAK KOMPAK NEWS
PANGKALPINANG — Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) dari Komisi III, Imam Wahyudi, S.IP., M.H., menyampaikan dukungannya terhadap langkah Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya, yang mendorong penguatan pengawasan distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi melalui pemasangan kamera pengawas atau CCTV di seluruh SPBU.Jumat 30/10/2026
Menurut Imam Wahyudi, rencana pemasangan CCTV yang terhubung dengan pihak kepolisian merupakan langkah konkret untuk meningkatkan transparansi dan pengawasan penyaluran BBM bersubsidi.
Upaya tersebut diharapkan mampu meminimalisasi potensi penyimpangan sekaligus memastikan BBM benar-benar diterima masyarakat yang berhak.
Ia menilai persoalan antrean panjang BBM yang terjadi di sejumlah wilayah Bangka Belitung membutuhkan penanganan secara menyeluruh, tidak hanya melalui pengawasan, tetapi juga pembenahan sistem distribusi dan peningkatan koordinasi antarlembaga.
“Pada prinsipnya, kami mendukung langkah Ketua DPRD Babel dalam mendorong pemasangan CCTV di setiap SPBU. Ini merupakan bagian dari upaya memperkuat pengawasan agar distribusi BBM bersubsidi lebih transparan, tertib, dan tepat sasaran.
Masyarakat harus mendapatkan haknya tanpa harus menghadapi antrean panjang maupun praktik yang merugikan,” ujar Imam.
Selain pemasangan CCTV,Imam juga mendukung pembahasan mengenai penyesuaian jam operasional SPBU. Rencana operasional SPBU di kawasan perkotaan hingga pukul 21.00 WIB dan wilayah pedesaan hingga pukul 19.00 WIB dinilai dapat menjadi salah satu alternatif untuk mengurai kepadatan antrean kendaraan.
Namun demikian, ia mengingatkan agar kebijakan tersebut nantinya disertai kesiapan pengelola SPBU, ketersediaan pasokan BBM, serta koordinasi dengan aparat keamanan sehingga pelaksanaannya berjalan optimal.
“Perpanjangan jam pelayanan tentu perlu dikaji dan dipersiapkan dengan baik. Jangan sampai jam operasional bertambah, tetapi persoalan pasokan dan pengawasan belum terselesaikan. Kita ingin kebijakan ini benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” jelasnya.
Imam juga menyoroti pentingnya pendataan subpenyalur BBM di setiap kecamatan sebagaimana dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD Babel bersama Pertamina, pengelola SPBU, aparat penegak hukum, serta perwakilan masyarakat dan pelajar, Kamis (29/10/2026).
Menurutnya, pendataan tersebut diperlukan untuk mengetahui kebutuhan BBM masyarakat di masing-masing wilayah, khususnya daerah yang memiliki keterbatasan akses terhadap SPBU. Dengan data yang akurat, pemerintah dapat menyusun langkah distribusi yang lebih terukur dan sesuai kebutuhan lapangan.
Ia turut menanggapi persoalan harga BBM eceran yang dilaporkan mencapai Rp17.000 hingga Rp19.000 per liter. Kondisi tersebut, menurut Imam, perlu menjadi perhatian bersama karena dapat menambah beban pengeluaran masyarakat, terutama kelompok ekonomi menengah ke bawah.
“Jangan sampai masyarakat yang kesulitan mendapatkan BBM justru harus membeli dengan harga yang jauh lebih tinggi. Karena itu, pembenahan distribusi harus menjadi perhatian bersama. Kita perlu mencari solusi yang adil, sehingga masyarakat terbantu dan seluruh proses penyaluran tetap berjalan sesuai aturan,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Imam menegaskan bahwa pengawasan distribusi BBM bukan semata-mata persoalan teknis, melainkan menyangkut kepentingan masyarakat luas. Oleh sebab itu, diperlukan komitmen bersama antara pemerintah daerah, DPRD, Pertamina, pengelola SPBU, kepolisian, dan instansi terkait.
Ia berharap rencana pemasangan CCTV, penyesuaian jam operasional SPBU, serta pendataan subpenyalur tidak berhenti sebatas hasil pembahasan dalam forum RDP, tetapi dapat segera ditindaklanjuti melalui langkah nyata dan evaluasi berkala.
“Tujuan utama kita adalah memastikan masyarakat mendapatkan BBM dengan mudah, harga sesuai ketentuan, dan distribusi berjalan tepat sasaran. DPRD tentu akan terus mendorong agar setiap kebijakan yang dibahas benar-benar memberikan solusi dan manfaat bagi masyarakat Bangka Belitung,” tutup Imam Wahyudi.
Red.anasn70.
Imam Wahyudi Dukung Penguatan Pengawasan BBM, CCTV SPBU Dinilai Bantu Lindungi Hak Masyarakat





