Konten Spesial

Imam Wahyudi: Sawit Harus Jadi Penyangga Ekonomi Babel, Petani dan Masyarakat Jangan Ditinggalkan

Detak Kompak News.

JAKARTA — Ketika sumber daya tambang semakin terbatas, Bangka Belitung perlu menyiapkan fondasi ekonomi yang mampu bertahan dalam jangka panjang. Perkebunan kelapa sawit menjadi salah satu sektor strategis yang berpotensi menopang perekonomian daerah, dengan catatan tata kelolanya harus berpihak pada petani, masyarakat, dan kelestarian lingkungan Rabu 21/10/2026

Hal tersebut menjadi salah satu fokus Panitia Khusus Penyelenggaraan Usaha Perkebunan dan Tata Kelola Kelapa Sawit (PUPKS) DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung saat melakukan kunjungan kerja ke Kantor Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Pusat di Jakarta, Senin (5/10/2026).Anggota Pansus PUPKS DPRD Babel, Imam Wahyudi, S.IP., M.H., bersama rombongan mendalami berbagai persoalan perkebunan sawit sebagai bahan penyempurnaan rancangan peraturan daerah (Ranperda) PUPKS, mulai dari kemitraan perusahaan dengan masyarakat, perlindungan harga tandan buah segar (TBS), penguatan kelembagaan petani hingga keberlanjutan lingkungan.

Bagi Pansus, regulasi ini bukan sekadar mengatur aktivitas usaha, melainkan menjadi bagian dari upaya menyiapkan masa depan ekonomi Babel agar tidak terus bergantung pada pertambangan.

Babel memiliki sekitar 300 ribu hektare perkebunan kelapa sawit. Sektor ini juga menjadi salah satu penyumbang utama perekonomian daerah setelah pertambangan. Potensi tersebut perlu dikelola secara terukur agar manfaatnya tidak hanya dinikmati perusahaan, tetapi turut dirasakan petani dan masyarakat di sekitar perkebunan.

Kemitraan Harus Memberi Manfaat Nyata

Salah satu perhatian utama Pansus adalah pelaksanaan Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar (FPKMS). Kemitraan diharapkan tidak berhenti pada pemenuhan kewajiban administratif, tetapi benar-benar membuka peluang ekonomi bagi masyarakat.

Dalam pembahasan, kewajiban fasilitasi kebun masyarakat bagi usaha perkebunan dengan perizinan setelah 2007 diarahkan sebesar 20 persen sesuai ketentuan yang berlaku. Apabila lahan yang tersedia tidak memungkinkan, fasilitasi dapat diarahkan pada kegiatan usaha produktif masyarakat, seperti peternakan, perikanan, hortikultura, tanaman pangan, hingga jasa angkutan.

Langkah ini penting agar kehadiran investasi perkebunan dapat menciptakan manfaat ekonomi yang lebih luas dan memperkuat kemandirian masyarakat.

Pansus juga menyoroti perlunya penguatan kelompok tani, gabungan kelompok tani, koperasi, dan BUMDes. Kelembagaan yang baik akan membantu pekebun swadaya mengakses program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), bantuan sarana dan prasarana, beasiswa, serta dukungan pengembangan usaha.

Harga Adil dan Sawit Berkelanjutan

Di sisi lain, transparansi penetapan harga TBS menjadi persoalan yang tidak boleh diabaikan. Pemerintah Provinsi Babel didorong mengoptimalkan peran tim penetapan harga agar pekebun mitra memperoleh kepastian dan perlindungan yang lebih baik.

Pansus juga memandang pentingnya inventarisasi dan pemetaan Izin Usaha Perkebunan (IUP) serta Hak Guna Usaha (HGU), disertai penguatan pengawasan dan integrasi data perizinan.

Aspek keberlanjutan turut menjadi perhatian melalui dorongan sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO), termasuk pendampingan teknis dan fasilitasi pembiayaan bagi pekebun swadaya.

Dengan demikian, pertumbuhan industri sawit tidak hanya berorientasi pada peningkatan produksi, tetapi juga memperhatikan kepatuhan terhadap aturan, perlindungan lingkungan, serta kesejahteraan masyarakat.

Melalui pembahasan Ranperda PUPKS, DPRD Babel berupaya membangun tata kelola perkebunan dari hulu hingga hilir yang lebih terarah. Harapannya, sawit dapat menjadi salah satu penyangga ekonomi pascatambang sekaligus membuka peluang kesejahteraan yang lebih merata bagi masyarakat Bangka Belitung.

Red.anasn70

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *