Komisi III DPRD Babel Dorong Percepatan Pembenahan Pelabuhan Pangkalbalam, Soroti Pendangkalan yang Hambat Kapal Bersandar

Detak Kompak News

JAKARTA – Komisi III DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terus mengawal upaya percepatan peningkatan konektivitas transportasi laut. Dalam kunjungan kerja ke PT Pelabuhan Indonesia (Persero) di Jakarta, Jumat (17/7/2026), para legislator menyoroti kondisi Pelabuhan Pangkalbalam yang dinilai membutuhkan pembenahan menyeluruh agar kembali mampu mendukung operasional kapal cepat rute Jakarta–Bangka Belitung.

Rapat koordinasi tersebut membahas strategi peningkatan infrastruktur pelabuhan, termasuk solusi terhadap persoalan pendangkalan alur pelayaran yang selama ini menjadi kendala utama kapal saat hendak bersandar di Pelabuhan Pangkalbalam.

Anggota Komisi III DPRD Babel Imelda mempertanyakan kesiapan infrastruktur pelabuhan secara menyeluruh, termasuk berbagai opsi yang harus ditempuh demi menjamin keselamatan pelayaran dan kelancaran aktivitas kapal.

Menurutnya, seluruh kebijakan yang akan diambil harus didasarkan pada kajian teknis yang matang agar pembangunan pelabuhan benar-benar mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan dunia usaha.

Sementara itu, Anggota Komisi III DPRD Babel Imam Wahyudi menegaskan bahwa persoalan utama yang harus segera diselesaikan adalah pendangkalan sedimentasi di alur masuk Pelabuhan Pangkalbalam.

Ia menilai kondisi tersebut tidak boleh terus dibiarkan karena berdampak langsung terhadap kelancaran distribusi barang, mobilitas penumpang, hingga daya saing ekonomi Bangka Belitung.

Dalam forum tersebut, Imam meminta Pelindo menyampaikan langkah konkret untuk mengatasi sedimentasi yang menyebabkan kapal harus menunggu air pasang sebelum dapat merapat ke dermaga.

Menurut Imam, kondisi tersebut tidak hanya mengurangi efisiensi operasional pelayaran, tetapi juga berpotensi menghambat rencana pengoperasian kembali kapal cepat Jakarta–Bangka Belitung.

“Pelabuhan Pangkalbalam merupakan salah satu pintu gerbang utama Bangka Belitung. Karena itu, kami mendorong adanya percepatan pembangunan dan perluasan infrastruktur pelabuhan yang dibarengi dengan solusi permanen terhadap pendangkalan alur pelayaran.

Jangan sampai kapal yang datang masih bergantung pada pasang surut air untuk bisa bersandar. Kondisi seperti ini tentu mengurangi efisiensi pelayanan pelabuhan dan harus segera dicarikan jalan keluarnya,” ujar Imam Wahyudi.

Ia menambahkan, pengerukan alur pelayaran, pengendalian sedimentasi dari wilayah hulu, serta penataan kawasan pelabuhan harus menjadi program yang terintegrasi antara pemerintah pusat, Pelindo, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan.

Menanggapi hal tersebut, perwakilan Pelindo, Andi, menjelaskan bahwa karakteristik pelabuhan di kawasan tersebut memang dipengaruhi kondisi pasang surut dengan perbedaan elevasi sekitar dua meter.

Selain itu, sedimentasi yang terjadi dipengaruhi aliran dari hulu Sungai Cerucuk yang membawa material endapan, termasuk akibat aktivitas di kawasan hulu.

Pelindo saat ini masih melakukan kajian teknis mengenai penataan kawasan pelabuhan, termasuk upaya meningkatkan kapasitas pelayanan pelabuhan dan mendukung pengembangan kawasan sebagai bagian dari konektivitas dan destinasi strategis.

Melalui kunjungan kerja ini, Komisi III DPRD Bangka Belitung berharap pembahasan tidak berhenti pada tataran kajian semata.

DPRD meminta agar pemerintah pusat bersama Pelindo segera merealisasikan langkah-langkah konkret guna mempercepat pembenahan Pelabuhan Pangkalbalam, sehingga pelabuhan tersebut mampu melayani kapal secara optimal tanpa lagi terkendala pendangkalan maupun pasang surut air.

Dengan infrastruktur yang memadai, diharapkan konektivitas laut Bangka Belitung semakin kuat dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Red anasn70