DPRD Babel Bidik Perda Ketenagakerjaan Lebih Berpihak, Nasib Pekerja Lokal hingga Disabilitas Jadi Sorotan

Detak Kompak news.

JAKARTA – Panitia Khusus (Pansus) Ketenagakerjaan DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terus mematangkan pembahasan perubahan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan.
Salah satu langkah yang dilakukan yakni berkonsultasi dengan Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Ditjen Binwasnaker dan K3) Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia di Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Konsultasi tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan substansi perubahan Perda tidak hanya selaras dengan regulasi nasional, tetapi juga mampu menjawab persoalan ketenagakerjaan yang berkembang di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Dalam pertemuan itu, sejumlah isu strategis mengemuka. Mulai dari kepastian hukum bagi pekerja dan perusahaan, perluasan kesempatan kerja bagi masyarakat lokal, perlindungan tenaga kerja perempuan dan penyandang disabilitas, keberadaan tenaga kerja asing (TKA), hingga pengawasan terhadap perusahaan yang beroperasi di wilayah Babel.
Anggota Pansus Ketenagakerjaan DPRD Babel, Imam Wahyudi, bersama anggota Pansus lainnya turut mendalami berbagai aspek yang perlu diperkuat dalam rancangan perubahan Perda tersebut.
Pembahasan ini juga dilatarbelakangi kebutuhan penyesuaian regulasi daerah terhadap perkembangan kebijakan ketenagakerjaan nasional, termasuk putusan Mahkamah Konstitusi yang mendorong penataan kembali pengaturan ketenagakerjaan agar memiliki landasan hukum yang lebih jelas dan memberikan kepastian bagi seluruh pihak.
Dalam sesi konsultasi, anggota Pansus Taufik Mardin menyoroti perlindungan tenaga kerja perempuan serta pengaturan tenaga kerja asing. Sementara dr. Zarril mempertanyakan penguatan hak pekerja penyandang disabilitas, kebebasan menjalankan ibadah, serta perlindungan hukum bagi pekerja yang menghadapi persoalan dengan perusahaan.
Anggota Pansus lainnya, Zainudin, turut meminta masukan mengenai pengaturan masa kerja. Adapun Mulyadi menyoroti persoalan pengupahan, khususnya bagaimana kebijakan upah dapat mempertimbangkan kenaikan kebutuhan pokok dan karakteristik Bangka Belitung sebagai daerah kepulauan.
Sementara itu, Me Hoa mengangkat persoalan pengaturan ketenagakerjaan pada sektor pertambangan rakyat, keberadaan perusahaan outsourcing yang tidak berdomisili di Babel, serta kewajiban perusahaan dalam menyampaikan laporan ketenagakerjaan.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, pihak Kementerian Ketenagakerjaan memberikan sejumlah arahan. Salah satunya terkait upaya membuka kesempatan kerja bagi penduduk lokal. Pemerintah daerah didorong mengatur kebijakan yang mengutamakan penyerapan tenaga kerja setempat tanpa mencantumkan persentase atau angka kuota tertentu yang berpotensi bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan di atasnya.
Kementerian juga menjelaskan pentingnya penguatan pengawasan dan kewajiban perusahaan menyampaikan Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan (WLKP) secara berkala. Ketentuan tersebut dinilai relevan untuk dimasukkan dalam perubahan Perda sebagai salah satu instrumen pengawasan terhadap perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha di Babel.
Terkait tenaga kerja asing, Kementerian menekankan pentingnya pendampingan oleh tenaga kerja lokal agar terjadi proses alih pengetahuan dan keterampilan atau transfer of knowledge. Dengan demikian, keberadaan tenaga kerja asing tidak hanya memenuhi kebutuhan perusahaan, tetapi juga memberikan manfaat peningkatan kompetensi bagi pekerja daerah.
Perhatian juga diberikan terhadap pekerja penyandang disabilitas. Pemerintah daerah didorong memperkuat sosialisasi dan mendorong perusahaan membuka kesempatan kerja yang inklusif. Sementara mengenai hak pekerja menjalankan ibadah, Kementerian menjelaskan bahwa ketentuan tersebut telah diatur dalam regulasi ketenagakerjaan nasional.
Dalam konsultasi itu, Pansus juga memperoleh masukan mengenai pentingnya melihat regulasi daerah lain sebagai referensi, terutama terkait penguatan muatan lokal dan kebutuhan masyarakat daerah.
Kementerian menyarankan agar perubahan Perda tetap mengacu pada judul regulasi yang sudah ada, yakni Penyelenggaraan Ketenagakerjaan. Sebab, aspek perlindungan pekerja pada prinsipnya telah menjadi bagian dari substansi pengaturan ketenagakerjaan.
Imam Wahyudi: Perda Harus Hadir Menjawab Persoalan Nyata Pekerja
Anggota Pansus Ketenagakerjaan DPRD Babel, Imam Wahyudi, menegaskan bahwa perubahan Perda Nomor 4 Tahun 2019 tidak boleh sekadar menjadi penyesuaian administratif terhadap aturan yang lebih tinggi. Lebih dari itu, regulasi tersebut harus mampu menjawab kebutuhan dan persoalan nyata yang dihadapi pekerja maupun dunia usaha di Bangka Belitung.
Menurut Imam, karakteristik Babel sebagai daerah kepulauan dengan kondisi ekonomi dan kebutuhan tenaga kerja yang beragam harus menjadi salah satu pertimbangan penting dalam penyusunan regulasi.
“Yang ingin kita pastikan adalah Perda ini benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Jangan sampai ketika investasi dan aktivitas usaha berkembang di Bangka Belitung, masyarakat lokal justru tidak mendapatkan kesempatan yang layak untuk bekerja dan meningkatkan kesejahteraannya,” ujar Imam.
Ia menilai, keberpihakan terhadap tenaga kerja lokal perlu diwujudkan melalui kebijakan yang mendorong perusahaan memprioritaskan masyarakat setempat sesuai kompetensi dan kebutuhan pekerjaan, tanpa mengabaikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Selain itu, Imam menekankan bahwa perlindungan pekerja harus mencakup seluruh kelompok, termasuk perempuan, penyandang disabilitas, serta pekerja yang membutuhkan kepastian hak dalam hubungan industrial.
“Jangan sampai ada pekerja yang merasa haknya diabaikan hanya karena posisi mereka lebih lemah dalam hubungan kerja. Perusahaan harus menjalankan kewajibannya, sementara pekerja juga harus mendapatkan kepastian mengenai hak, upah, keselamatan, dan perlindungan selama bekerja,” katanya.
Ia juga menyoroti pentingnya pengawasan terhadap perusahaan, termasuk perusahaan outsourcing yang beroperasi di Bangka Belitung meskipun tidak memiliki domisili di daerah.
Menurutnya, kewajiban pelaporan ketenagakerjaan secara berkala perlu diperkuat agar pemerintah daerah memiliki data yang lebih akurat mengenai kondisi perusahaan, jumlah pekerja, serta kepatuhan terhadap ketentuan ketenagakerjaan.
“Data ketenagakerjaan itu penting. Pemerintah daerah harus mengetahui perusahaan mana saja yang beroperasi, berapa tenaga kerja yang digunakan, bagaimana pemenuhan hak pekerjanya, dan sejauh mana perusahaan menjalankan kewajibannya. Karena itu, penguatan kewajiban pelaporan perusahaan menjadi salah satu hal yang perlu kita pertimbangkan dalam Perda ini,” jelasnya.
Imam berharap, hasil konsultasi bersama Kementerian Ketenagakerjaan dapat menjadi bahan penyempurnaan draf Ranperda sehingga tidak bertentangan dengan regulasi nasional, tetapi tetap memiliki kekuatan untuk menjawab kebutuhan daerah.
“Kita ingin Perda ini menjadi instrumen yang memberikan kepastian bagi pekerja, dunia usaha, dan pemerintah daerah. Investasi harus tumbuh, lapangan kerja harus terbuka, tetapi hak dan martabat pekerja juga wajib dihormati. Pembangunan ekonomi tidak boleh meninggalkan kesejahteraan masyarakat yang menjadi bagian dari daerah ini,” tutup Imam.
Pansus Ketenagakerjaan DPRD Babel selanjutnya akan mengolah berbagai masukan tersebut sebagai bahan penyempurnaan materi rancangan perubahan Perda sebelum memasuki tahapan pembahasan berikutnya.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *