DETAK KOMPAK NEWS
PANGKALPINANG – Pemulihan pascabencana di Dusun Serdang, Kabupaten Bangka Selatan, menjadi perhatian serius Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Tidak hanya mendorong percepatan penyediaan hunian sementara (huntara), Ombudsman juga menekankan pentingnya kepastian tempat tinggal yang aman dan layak, pemenuhan kebutuhan dasar, serta perencanaan relokasi bagi masyarakat terdampak.
Komitmen tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi (Rakor) yang digelar Ombudsman Babel bersama Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan dan sejumlah instansi terkait di Ruang Rapat Tanjung Pesona, Kantor Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Kamis (12/11/2026).
Rakor tersebut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Selatan Hefi Nuranda beserta jajaran perangkat daerah teknis, perwakilan BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, serta Pemadam Kebakaran Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Plt. Kepala Perwakilan Ombudsman Babel, Kgs Chris Fither, mengungkapkan bahwa berdasarkan data terbaru, sebanyak 236 rumah mengalami kerusakan berat dengan total 282 kepala keluarga terdampak. Kondisi ini membutuhkan langkah pemulihan yang terarah, terukur, dan berkelanjutan agar masyarakat mendapatkan kepastian tempat tinggal serta perlindungan yang memadai.
Dalam kesempatan tersebut, Ombudsman Babel memaparkan hasil pengawasan lapangan sejak masa pengungsian hingga penempatan warga di huntara. Hasil pengawasan menunjukkan masih terdapat sejumlah aspek yang perlu mendapat perhatian, terutama keamanan dan keselamatan penghuni serta pemenuhan kebutuhan dasar, termasuk ketersediaan air bersih.
Ombudsman menegaskan, penyediaan huntara harus memenuhi standar keamanan, kelayakan, dan kebutuhan dasar pengungsi sebagaimana diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberian Bantuan Hunian Sementara bagi Pengungsi Korban Bencana.
Selain penanganan jangka pendek, Ombudsman Babel juga mendorong pemerintah daerah mematangkan rencana pemulihan jangka menengah dan panjang. Salah satunya melalui relokasi warga yang sebelumnya bermukim di sekitar wilayah sungai guna meminimalkan risiko bencana serupa di kemudian hari.
Fither menekankan, relokasi tidak boleh hanya berorientasi pada pemindahan tempat tinggal, tetapi harus menjamin tersedianya lokasi yang aman, infrastruktur dasar, serta keberlanjutan kehidupan dan aktivitas ekonomi masyarakat.
Ombudsman juga mendorong penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (Jitupasna) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) sebagai dasar identifikasi kebutuhan, penentuan prioritas program, hingga perhitungan anggaran pemulihan.
Dari sisi pendanaan, pemerintah daerah diminta memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta memastikan pengelolaan seluruh sumber dana dan bantuan dilakukan secara transparan dan akuntabel sesuai ketentuan perundang-undangan.
“Pemulihan pascabencana harus direncanakan secara menyeluruh. Tidak hanya memastikan warga memiliki tempat tinggal kembali, tetapi juga memastikan hunian tersebut aman, kebutuhan dasarnya terpenuhi, dan masyarakat dapat melanjutkan kehidupannya dengan lebih baik,” ujar Fither.
Melalui koordinasi lintas instansi ini, Ombudsman Babel berharap penanganan masyarakat terdampak bencana di Dusun Serdang dapat berjalan lebih cepat, terarah, dan berkelanjutan.
Ombudsman juga berkomitmen terus mengawal penyelenggaraan pelayanan publik dalam penanggulangan bencana, sehingga hak-hak masyarakat terdampak benar-benar terpenuhi dan proses pemulihan tidak sekadar menjadi penanganan sementara, tetapi mampu menghadirkan kehidupan yang lebih aman dan layak bagi warga
red anasn70.
.
Ombudsman Babel Kawal Pemulihan Pascabencana Serdang, Dorong Hunian Aman hingga Relokasi Warga






