DetakKompakNews – Pesawaran Untuk mengantisipasi peredaran foto yang tidak sesuai regulasi, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pesawaran secara resmi mengeluarkan Surat Edaran Nomor 025/2016/IV.11NI/2025. Surat ini menegaskan larangan kepada seluruh Kepala Desa untuk tidak menerima atau memajang foto Bupati dan Wakil Bupati terpilih sebelum pelantikan resmi.
Surat edaran tersebut ditujukan kepada seluruh Camat di wilayah Kabupaten Pesawaran sebagai upaya mencegah tersebarnya foto-foto non-resmi di ruang publik sebelum adanya rilis resmi dari Pemkab.
Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Pesawaran, Sunyoto, menjelaskan bahwa kebijakan ini diambil untuk menjaga ketertiban administrasi dan keseragaman atribut kepemimpinan daerah.
“Larangan ini dimaksudkan agar tidak ada penggunaan foto Bupati dan Wakil Bupati yang tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang pakaian dinas kepala daerah,” ujar Sunyoto, Jumat (11/7/2025).
Ia menambahkan bahwa Pemkab Pesawaran akan menyiapkan foto resmi yang telah sesuai standar nasional dan hanya boleh dipublikasikan setelah pelantikan.
“Foto resmi tersebut akan disiapkan dan didistribusikan setelah pelantikan resmi berlangsung,” imbuhnya.
Melalui surat edaran tersebut, Pemkab juga memerintahkan para Camat untuk segera menyampaikan informasi ini kepada seluruh Kepala Desa di wilayahnya masing-masing.
“Kami meminta agar tidak ada foto non-resmi yang dipajang di kantor desa hingga adanya pelantikan, serta agar setiap penggunaan foto dikoordinasikan terlebih dahulu dengan Sekretariat Daerah,” tegas Sunyoto.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang mendukung langkah ini, sembari menekankan bahwa kebijakan ini penting untuk menjaga kredibilitas pemerintahan yang baru.
Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfotiksan) Kabupaten Pesawaran, Jayadi Yasa, menyayangkan beredarnya foto Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran di ruang publik sebelum dirilis secara resmi oleh pihak yang berwenang.
“Kami menyesalkan adanya penyebaran foto pasangan Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran, Nanda Indira Bastian dan Antonius Muhammad Ali, sebelum rilis resmi. Foto tersebut belum disahkan oleh Dinas Kominfotiksan,” ujar Jayadi melalui sambungan telepon, Kamis (10/7/2025).
Jayadi mengimbau seluruh masyarakat, media, dan instansi terkait untuk tidak menyebarluaskan foto hasil editan yang belum resmi dan agar menunggu pengumuman resmi dari Pemkab.
“Foto resmi akan dirilis melalui kanal resmi Pemkab Pesawaran dalam waktu dekat. Mohon semua pihak bersabar dan hanya menggunakan foto yang telah mendapatkan pengesahan,” ujarnya.
Secara terpisah, Ketua Umum Forum Masyarakat Pesawaran Bersatu (FMPB), Mursalin MS, juga menyampaikan keprihatinannya terkait maraknya penjualan figura berisi foto editan pasangan kepala daerah di tengah masyarakat.
“Kami menyayangkan beredarnya figura Bupati dan Wakil Bupati yang belum diverifikasi. Ini bisa menyesatkan publik dan tidak mencerminkan wajah kepemimpinan resmi,” kata Mursalin saat ditemui di Kantor FMPB ( Fajar Widi)
