Jakarta, Media Kompasnews – Power wheeling merupakan sebuah konsep yang telah lama dikenal dalam kebijakan energi di Indonesia. Skema ini memungkinkan pihak ketiga, termasuk perusahaan swasta, menggunakan jaringan transmisi listrik milik PLN untuk mendistribusikan listrik kepada konsumen mereka. Meski bertujuan untuk menciptakan pasar energi yang lebih kompetitif dan efisien dengan mekanisme multi buyer multi seller (MBMS), konsep ini menimbulkan perdebatan tajam di kalangan masyarakat, terutama pekerja PLN dan serikat buruh.
Menurut pernyataan resmi dari Serikat Buruh PLN, masyarakat dan pekerja menolak hasil kajian yang mendukung skema power wheeling. Mereka berpendapat bahwa penerapan skema ini akan berdampak negatif pada keuangan PLN dan negara. Pasalnya, dengan adanya mekanisme multi buyer multi seller, perusahaan swasta dapat memasok listrik langsung kepada konsumen tanpa harus melalui PLN. Hal ini berpotensi menyebabkan penurunan pendapatan organik dan non-organik PLN yang selama ini menjadi penopang keberlanjutan operasional perusahaan.
Kekhawatiran utama terkait skema power wheeling adalah kemungkinan penurunan permintaan terhadap listrik yang diproduksi oleh PLN, terutama jika konsumen besar lebih memilih membeli listrik dari penyedia swasta dengan harga yang lebih kompetitif. Kondisi ini dapat melemahkan posisi PLN di pasar energi, karena PLN memiliki kewajiban untuk melayani semua lapisan masyarakat, termasuk di daerah terpencil, yang seringkali tidak menguntungkan secara ekonomi.
Tidak hanya berdampak pada PLN, implementasi power wheeling juga dinilai dapat merugikan keuangan negara. PLN sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah menginvestasikan dana besar untuk membangun dan memelihara infrastruktur transmisi listrik. Jika skema ini diterapkan, keuntungan yang diperoleh dari jaringan transmisi listrik akan dialihkan ke pihak swasta, sementara negara masih harus menanggung biaya pemeliharaan dan investasi infrastruktur.
Selain itu, skema ini juga dikhawatirkan akan menciptakan ketidakadilan, di mana perusahaan besar dapat memanfaatkan infrastruktur listrik yang dibangun oleh negara untuk kepentingan mereka sendiri, sementara masyarakat umum, khususnya yang tinggal di daerah yang jauh dari pusat bisnis, mungkin tidak mendapatkan keuntungan yang sama.
Serikat Buruh PLN mendesak pemerintah untuk mempertimbangkan kembali penerapan skema power wheeling ini. Mereka menegaskan bahwa prioritas utama dalam kebijakan energi haruslah kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan PLN sebagai tulang punggung penyedia energi di Indonesia. Selain itu, perlu adanya kajian lebih mendalam tentang dampak jangka panjang skema ini terhadap keuangan negara dan ketahanan energi nasional.
Pada akhirnya, meski tujuan dari power wheeling adalah untuk menciptakan pasar energi yang lebih kompetitif dan efisien, penting bagi pemerintah untuk memastikan bahwa kepentingan publik tetap menjadi prioritas utama. PLN sebagai penyedia energi terbesar di Indonesia harus tetap diberdayakan agar dapat terus melayani seluruh masyarakat, termasuk mereka yang berada di wilayah-wilayah yang sulit dijangkau.
Jakarta 6 September 2024
Smbr. Serikat buru PLN Persero
