Aduan Warga Bedengung Berujung Komitmen 14 Hari, DPRD Babel Desak Kepastian Nasib Kades Amrullah

Detak Kompak News

PANGKALPINANG – Desakan masyarakat Desa Bedengung, Kabupaten Bangka Selatan, terkait pemberhentian Kepala Desa Amrullah mulai menemukan titik terang. Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan berkomitmen menuntaskan persoalan tersebut dalam waktu 14 hari kalender setelah aspirasi warga difasilitasi dan dikawal DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel).

Komitmen itu mengemuka dalam audiensi perwakilan masyarakat Desa Bedengung bersama DPRD Babel, Rabu (7/10/2026). Pertemuan tersebut menjadi ruang bagi warga untuk menyampaikan langsung berbagai keberatan dan tuntutan mereka terhadap kepemimpinan kepala desa.

Merespons aspirasi tersebut, Ketua DPRD Babel Didit Srigusjaya mengambil langkah dengan menghubungi Bupati Bangka Selatan guna memastikan pemerintah kabupaten tidak berhenti pada penerimaan laporan, tetapi segera menghadirkan tindak lanjut yang jelas.

Didit mengakui bahwa penanganan persoalan pemerintahan desa merupakan kewenangan pemerintah kabupaten bersama DPRD setempat. Meski demikian, menurutnya, DPRD Babel memiliki tanggung jawab moral untuk memberikan ruang dan memfasilitasi masyarakat yang membutuhkan perhatian atas persoalan di daerahnya.

“Kami memahami bahwa ini merupakan ranah kewenangan pemerintah kabupaten dan DPRD Bangka Selatan. Namun, ketika masyarakat datang menyampaikan persoalan dan meminta difasilitasi, tentu kami tidak bisa menutup pintu. Aspirasi mereka harus didengar dan ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku,” ujar Didit.

Dari komunikasi yang dilakukan, Pemkab Bangka Selatan menyampaikan kesanggupan untuk memberikan keputusan dalam kurun waktu 14 hari kalender. Penegasan mengenai hitungan hari kalender menjadi penting agar masyarakat memperoleh kepastian mengenai batas waktu penyelesaian persoalan tersebut.

Didit berharap komitmen pemerintah daerah dapat diwujudkan secara konkret. Ia menekankan bahwa keputusan yang diambil nantinya harus mengacu pada hasil pemeriksaan serta ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga tidak semata-mata didasarkan pada desakan ataupun tekanan pihak tertentu.

“Yang terpenting masyarakat mendapatkan kepastian. Kami berharap dalam 14 hari kalender sudah ada keputusan dari bupati. Namun, tentu semuanya harus melalui pemeriksaan dan tetap berpedoman pada aturan hukum,” tegasnya.

Di sisi lain, Plt Kepala Inspektorat Bangka Selatan, Ari Dinata, memastikan proses pemeriksaan terhadap laporan masyarakat telah berjalan. Inspektorat bahkan telah menyiapkan langkah teknis dan mekanisme pemeriksaan untuk menindaklanjuti persoalan tersebut.

Ari menjelaskan, laporan khusus mengenai dugaan pelanggaran diterima Inspektorat pada 5 Oktober 2026. Selanjutnya, pada 6 Oktober, surat tugas pemeriksaan diterbitkan dan tim langsung melakukan penelusuran di lapangan.

Dalam laporan masyarakat tersebut terdapat sejumlah dugaan pelanggaran, di antaranya dugaan penyalahgunaan wewenang, gratifikasi, hingga penerimaan fee.

Meski demikian, Ari menegaskan bahwa hasil pemeriksaan belum dapat dipublikasikan karena prosesnya masih berlangsung. Tim pemeriksa telah mengidentifikasi sejumlah bukti awal yang selanjutnya perlu didalami untuk memastikan fakta dan tingkat kebenaran setiap laporan.

“Untuk hasil pemeriksaan, saat ini belum bisa kami sampaikan karena masih dalam proses. Namun, sudah ada bukti-bukti awal yang ditemukan tim di lapangan. Kami memiliki komitmen untuk menuntaskan pemeriksaan sesuai batas waktu yang telah disepakati,” ungkap Ari.

Sebagai bentuk keseriusan menindaklanjuti aspirasi masyarakat, komitmen penyelesaian tersebut turut dituangkan dalam kesepakatan tertulis. Dokumen itu ditandatangani tiga perwakilan masyarakat Desa Bedengung dan disaksikan anggota DPRD Babel.

Dengan adanya komitmen tersebut, masyarakat kini menantikan langkah nyata Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan dalam memberikan kepastian atas persoalan yang mereka sampaikan.

Publikasi hasil pemeriksaan dan keputusan pemerintah daerah nantinya diharapkan tidak hanya menjawab tuntutan warga, tetapi juga menjadi bagian dari upaya menjaga tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, serta berpihak pada kepentingan masyarakat.

Sebab, bagi masyarakat Desa Bedengung, yang paling dibutuhkan saat ini bukan sekadar janji penyelesaian, melainkan kepastian bahwa setiap laporan akan diperiksa secara objektif dan setiap keputusan diambil berdasarkan hukum.

Redaksi: anasn70

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *