Pansus PUPKS DPRD Babel Bidik Tata Kelola Sawit, Ekonomi Pascatambang Disiapkan

Detak Kompak News

JAKARTA — Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mulai menyiapkan arah baru perekonomian daerah di tengah tantangan pascatambang. Sektor perkebunan kelapa sawit menjadi salah satu pilihan strategis yang dinilai memiliki potensi besar sebagai penyangga ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.

Upaya itu tengah digodok Panitia Khusus Penyelenggaraan Usaha Perkebunan dan Tata Kelola Kelapa Sawit (PUPKS) DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Salah satunya melalui kunjungan kerja ke Kantor Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Pusat di Jakarta, Senin (5/10/2026).

Kunjungan tersebut menjadi bagian dari rangkaian kerja Pansus PUPKS untuk menggali masukan dari berbagai pihak sebelum merumuskan arah kebijakan perkebunan kelapa sawit di Babel.

Ketua Pansus PUPKS DPRD Babel, Pahlivi Syahrun, S.Pi., memimpin langsung rombongan didampingi Wakil Ketua Pansus Ir. Agung Setiawan, MM. Turut hadir sejumlah anggota Pansus, di antaranya Imam Wahyudi, S.IP., MH., Taufik Mardan, S.Sos., H. Jamro H. Jalil, Leviyan, A.Md., Herwanto, Rusdianto dan Warkamni.

Sementara dari GAPKI Pusat hadir R. Aziz Hidayat selaku Ketua Bidang Perkebunan, Haris Siregar sebagai Staf Perkebunan, serta Nyoman selaku Ketua Bidang Kehutanan.

Dalam pertemuan tersebut, Pansus tidak hanya membahas kepentingan investasi, tetapi juga berupaya memastikan keberadaan perkebunan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Sejumlah persoalan strategis menjadi pembahasan, mulai dari pola kemitraan perusahaan dengan masyarakat, fasilitasi kebun masyarakat sekitar, penguatan kelembagaan petani, perlindungan harga Tandan Buah Segar (TBS), sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO), hingga penguatan tata kelola perkebunan yang berkelanjutan.

Bagi Pansus PUPKS, tata kelola sawit tidak semata-mata berbicara mengenai produksi dan investasi. Di dalamnya terdapat kepentingan petani, masyarakat sekitar perkebunan, perusahaan, pemerintah daerah hingga kelestarian lingkungan.

Karena itu, penyusunan regulasi diharapkan mampu menciptakan keseimbangan antara kepastian investasi dan perlindungan kepentingan masyarakat.
Agenda Pansus PUPKS kemudian berlanjut dengan kunjungan ke Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) di Jakarta pada Selasa (6/10/2026).

Selanjutnya, Rabu (7/10/2026), Pansus dijadwalkan menggelar rapat bersama sejumlah instansi terkait, yakni Pertiba, Disperindag, Dinas Pertanian dan Perkebunan, DLHK serta Biro Hukum.

Pada Kamis (8/10/2026), Pansus kembali menggelar rapat bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sebelum melanjutkan agenda kunjungan lapangan ke salah satu perusahaan perkebunan di Bangka Tengah, yang direncanakan ke PT Putra Bangka Tani.

Rangkaian kerja lapangan kemudian berlanjut ke Kabupaten Belitung Timur pada 9–11 Oktober 2026. Pansus dijadwalkan mengunjungi PT Steelindo Wahana Perkasa (SWP) di Kecamatan Kampit pada Jumat (9/10/2026) dan PT Sahabat Mewah dan Makmur (SMM) di Kecamatan Dendang pada Sabtu (10/10/2026).

Rangkaian tersebut menjadi bagian dari upaya DPRD Babel melihat secara langsung praktik tata kelola perkebunan di lapangan, termasuk hubungan perusahaan dengan masyarakat dan petani.

Langkah Pansus PUPKS ini diharapkan tidak berhenti pada penyusunan regulasi semata, tetapi mampu melahirkan kebijakan perkebunan yang memberi kepastian bagi dunia usaha sekaligus menghadirkan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat Babel.

Di tengah upaya mengurangi ketergantungan terhadap sektor pertambangan, perkebunan kelapa sawit diharapkan dapat menjadi salah satu fondasi ekonomi baru yang tidak hanya menghasilkan nilai ekonomi, tetapi juga membuka ruang kesejahteraan bagi petani dan masyarakat di sekitar perkebunan.

Red.anasn70.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *