Detak Kompak News DPRD Babel Desak Pertamina Segera Atasi Krisis BBM, Didit Srigusjaya: Jangan Biarkan Masyarakat Terus Menjadi Korban

Detak Kompak News

PANGKALPINANG – DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mendesak PT Pertamina untuk segera mengambil langkah konkret dan cepat dalam mengatasi kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang terjadi di sejumlah wilayah di Bangka Belitung.

Krisis pasokan yang memicu antrean panjang di berbagai Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dinilai telah mengganggu aktivitas masyarakat dan berdampak luas terhadap roda perekonomian daerah.
.

Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Didit Srigusjaya, menegaskan persoalan tersebut tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Menurutnya, pemerintah bersama Pertamina harus segera menghadirkan solusi agar distribusi BBM kembali normal dan masyarakat dapat beraktivitas tanpa dibayangi kesulitan memperoleh bahan bakar.

“Saya meminta Pertamina segera mengambil langkah cepat untuk menyelesaikan persoalan ini dan segera melaporkannya kepada pemerintah pusat. Jangan sampai kondisi ini terus berlarut karena yang paling merasakan dampaknya adalah masyarakat.

Mulai dari pelaku UMKM, pengemudi ojek online, nelayan, petani hingga masyarakat yang setiap hari bergantung pada BBM untuk bekerja dan memenuhi kebutuhan hidupnya,” ujar Didit, Selasa (14/7/2026).

Menurut Didit, kelangkaan BBM yang berlangsung selama beberapa hari terakhir telah memunculkan keresahan di tengah masyarakat.

Antrean kendaraan yang mengular di sejumlah SPBU menjadi pemandangan yang hampir terjadi setiap hari, bahkan memaksa warga menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk mendapatkan bahan bakar.

Di sisi lain, kondisi tersebut juga memicu munculnya praktik penjualan BBM eceran dengan harga yang jauh di atas harga resmi. Berdasarkan informasi yang diterimanya, BBM eceran dijual hingga sekitar Rp20 ribu per liter, sehingga semakin membebani masyarakat, terutama mereka yang menggantungkan penghasilan dari kendaraan bermotor.

Didit menilai situasi tersebut tidak hanya berdampak pada sektor ekonomi, tetapi juga telah menyentuh aspek sosial dan pelayanan publik. Banyak masyarakat yang terlambat bekerja, aktivitas usaha terganggu, hingga mobilitas warga menjadi terbatas akibat sulit memperoleh BBM.

Sebagai bentuk keseriusan dalam menyikapi persoalan ini, Didit mengaku telah melakukan komunikasi langsung melalui panggilan video dengan General Manager Pertamina. Dalam kesempatan itu, ia memperlihatkan kondisi riil antrean kendaraan di SPBU sekaligus menyampaikan keluhan masyarakat yang harus menunggu berjam-jam demi mendapatkan BBM.

“Saya sengaja memperlihatkan kondisi di lapangan agar Pertamina mengetahui secara langsung situasi yang sedang dihadapi masyarakat Bangka Belitung. Mereka juga mendengar sendiri bagaimana keluhan warga yang rela mengantre berjam-jam hanya untuk membeli BBM,” ungkapnya.

Didit mengatakan dampak kelangkaan BBM kini dirasakan hampir seluruh lapisan masyarakat. Ia bahkan menyaksikan sendiri dua pengendara sepeda motor kehabisan bahan bakar di depan rumahnya.

Salah seorang di antaranya terpaksa menuntun kendaraan sambil mengantar anaknya ke sekolah karena tidak berhasil mendapatkan BBM.

“Peristiwa seperti ini menjadi gambaran bahwa persoalan BBM bukan lagi sekadar soal distribusi, tetapi sudah menyentuh kehidupan masyarakat sehari-hari. Ada yang kehilangan kesempatan bekerja, usaha terganggu, bahkan anak-anak terlambat berangkat ke sekolah karena orang tuanya tidak mendapatkan BBM. Kondisi ini harus segera diakhiri,” tegas Didit.

Ketua DPRD Babel itu berharap Pertamina bersama pemerintah pusat segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem distribusi dan pasokan BBM di Bangka Belitung agar kejadian serupa tidak kembali terulang. Menurutnya, ketersediaan energi merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus dijamin keberlangsungannya demi menjaga stabilitas ekonomi, pelayanan publik, dan aktivitas sosial di daerah.

DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, lanjut Didit, akan terus mengawal penyelesaian persoalan tersebut hingga masyarakat kembali memperoleh pelayanan distribusi BBM yang normal, merata, dan tepat sasaran.

Dengan demikian, aktivitas ekonomi dan kehidupan masyarakat dapat kembali berjalan sebagaimana mestinya tanpa dibayangi kelangkaan bahan bakar.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *