Detak Kompak News
DPRD Babel Siapkan Subsidi Pendidikan Rp5,9 Miliar untuk 2.000 Siswa Kurang Mampu di Sekolah Swasta
PANGKALPINANG – DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bersama Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tengah mematangkan program subsidi biaya pendidikan bagi sekitar 2.000 siswa dari keluarga kurang mampu yang menempuh pendidikan di sekolah swasta. Program yang akan dibiayai melalui APBD sebesar Rp5,9 miliar itu menjadi salah satu langkah pemerintah daerah dalam memperluas akses pendidikan sekaligus menjaga keberlangsungan sekolah swasta di Bangka Belitung.
Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Didit Srigusjaya, menegaskan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memberikan perhatian yang setara kepada seluruh lembaga pendidikan, baik sekolah negeri maupun sekolah swasta. Menurutnya, keberadaan sekolah swasta merupakan bagian penting dalam mendukung pemerataan layanan pendidikan sehingga perlu mendapat dukungan nyata dari pemerintah.
Hal tersebut disampaikan Didit usai menggelar pertemuan dengan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Saipul Bakhri, Senin (13/7/2026).
Didit mengatakan tingginya minat masyarakat menyekolahkan anak ke sekolah negeri sering kali tidak sebanding dengan kapasitas daya tampung yang tersedia. Akibatnya, banyak calon peserta didik harus melanjutkan pendidikan ke sekolah swasta.
Karena itu, menurutnya, pemerintah daerah perlu memastikan bahwa kondisi ekonomi keluarga tidak menjadi penghalang bagi anak-anak untuk memperoleh pendidikan yang layak.
“Sekolah swasta juga harus menjadi perhatian kita bersama. Jangan sampai seluruh beban pendidikan hanya bertumpu pada sekolah negeri, sementara sekolah swasta justru kehilangan peserta didik. Kedua-duanya memiliki peran strategis dalam mencerdaskan generasi Bangka Belitung,” ujar Didit.
Ia menambahkan, kebijakan subsidi tersebut diharapkan mampu memberikan kepastian bagi siswa dari keluarga prasejahtera agar tetap dapat melanjutkan pendidikan tanpa dibebani biaya yang memberatkan.
Menurut Didit, langkah ini juga merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menghadirkan kebijakan pendidikan yang inklusif dan berkeadilan, sehingga setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan, tanpa memandang latar belakang ekonomi.
Sementara itu, berdasarkan proyeksi Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, kebutuhan anggaran untuk merealisasikan program tersebut mencapai sekitar Rp5,9 miliar. Dana itu akan dialokasikan untuk membantu pembayaran iuran bulanan atau SPP sekitar 2.000 siswa kurang mampu yang bersekolah di berbagai sekolah swasta di wilayah Bangka Belitung.
Program subsidi ini diprioritaskan bagi calon peserta didik yang tidak memperoleh kursi di sekolah negeri akibat keterbatasan kuota, sehingga memilih melanjutkan pendidikan di sekolah swasta. Melalui kebijakan tersebut, pemerintah daerah berharap tidak ada lagi anak usia sekolah yang terhambat mengakses pendidikan hanya karena persoalan biaya.
Selain memberikan perlindungan kepada siswa dari keluarga kurang mampu, kebijakan ini juga diharapkan mampu memperkuat keberlangsungan sekolah swasta sebagai mitra strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Dengan sinergi antara DPRD dan Dinas Pendidikan, program subsidi pendidikan ini diharapkan menjadi solusi yang berpihak kepada masyarakat sekaligus memperkuat pemerataan layanan pendidikan yang berkualitas, berkeadilan, dan berkelanjutan di Bangka Belitung.
DPRD Babel Siapkan Subsidi Pendidikan Rp5,9 Miliar untuk 2.000 Siswa Kurang Mampu di Sekolah Swasta
