DPRD Babel Soroti Kinerja Pemerintah dan Dorong Tanggung Jawab Perusahaan Sawit Lebih Nyata

Detak Kompak News

PANGKALPINANG — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggelar rapat paripurna dengan dua agenda strategis, yakni penyampaian rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun Anggaran 2025 serta laporan Panitia Khusus terkait program plasma dan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) perkebunan kelapa sawit, Senin (27/4).

Rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Babel, Edi Iskandar, menegaskan posisi DPRD sebagai pengawas jalannya pemerintahan daerah. Ia menekankan bahwa setiap kebijakan publik harus berorientasi pada manfaat nyata bagi masyarakat, bukan sekadar formalitas administratif.

“Rekomendasi ini adalah bagian dari komitmen DPRD dalam memastikan tata kelola pemerintahan berjalan efektif, akuntabel, dan berdampak langsung bagi masyarakat,” ujarnya.

Dalam forum tersebut, DPRD juga memberikan perhatian serius terhadap sektor perkebunan kelapa sawit. Perusahaan didorong untuk memenuhi kewajiban penyediaan kebun plasma bagi masyarakat serta menjalankan program CSR secara konkret, terukur, dan berkelanjutan. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan kelestarian lingkungan.

Rapat paripurna turut dihadiri Ketua DPRD Didit Srigusjaya, Wakil Ketua Edi Nasapta, Gubernur Hidayat Arsani, anggota DPRD, serta unsur Forkopimda. Seluruh rangkaian berlangsung di Ruang Paripurna DPRD Babel dengan suasana yang konstruktif dan penuh penekanan pada perbaikan ke depan.

Dari hasil pembahasan, DPRD Babel menyampaikan sejumlah catatan strategis terhadap LKPJ Gubernur 2025. Rekomendasi tersebut merupakan hasil evaluasi komprehensif yang dilakukan komisi-komisi DPRD bersama perangkat daerah, mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, hingga capaian program pembangunan.

“Catatan ini berisi saran sekaligus koreksi terhadap penyelenggaraan desentralisasi dan tugas pembantuan. Harapannya, dapat segera ditindaklanjuti demi peningkatan kualitas pembangunan di Babel,” kata Edi Iskandar.

Sementara itu, Fraksi NasDem melalui ketuanya, Fery, menyampaikan apresiasi atas penyampaian LKPJ oleh pemerintah daerah sebagai bentuk akuntabilitas publik. Namun demikian, mereka juga menyoroti sejumlah persoalan mendasar yang masih menjadi pekerjaan rumah bersama.

Menurut Fraksi NasDem, tantangan utama terletak pada belum kuatnya perencanaan pembangunan, inkonsistensi arah kebijakan, serta belum optimalnya dampak program terhadap masyarakat. Selain itu, masih ditemukan program yang tidak mencapai target, perubahan kebijakan di tengah pelaksanaan, serta kecenderungan orientasi kinerja yang lebih menitikberatkan pada penyerapan anggaran ketimbang hasil nyata.

Sorotan juga diarahkan pada struktur anggaran daerah yang dinilai masih didominasi oleh belanja pegawai. Kondisi ini berdampak pada terbatasnya ruang fiskal untuk mendorong program-program pembangunan yang lebih produktif dan langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.

Melalui rapat paripurna ini, DPRD Babel berharap adanya langkah konkret dari pemerintah daerah dalam menindaklanjuti setiap rekomendasi yang telah disampaikan. Sinergi antara legislatif, eksekutif, dan dunia usaha dinilai menjadi kunci dalam menghadirkan pembangunan yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas.

Red AnasN70.