PANGKALPINANG — Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menegaskan komitmennya mengawal setiap kebijakan anggaran agar benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Hal itu disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Babel terkait pengambilan keputusan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.
Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan, Mehwa, menegaskan persetujuan terhadap perubahan APBD bukanlah bentuk pemberian cek kosong kepada pemerintah daerah. Menurutnya, setiap rupiah anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan dan diarahkan pada kebutuhan masyarakat.
“Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 harus diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, pemulihan ekonomi, pemerataan infrastruktur, serta peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial,” ujar Mehwa saat membacakan pandangan fraksi.
Sebagai bagian dari tanggung jawab politik dan konstitusional, Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan lima catatan penting yang menjadi prinsip dalam mengawal pelaksanaan perubahan APBD 2026.
Pertama, prioritas alokasi dan efisiensi belanja. Pemprov Babel diminta memprioritaskan tambahan anggaran untuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur, penguatan UMKM, pertanian, perikanan serta perlindungan sosial. Di sisi lain, belanja operasional yang tidak mendesak perlu ditekan dengan target manfaat yang terukur.
Kedua, penguatan kemandirian keuangan daerah. Pemerintah daerah didorong mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pengelolaan aset serta menutup potensi kebocoran penerimaan. Target pendapatan juga harus realistis dan tidak membebani masyarakat secara tidak rasional.
Ketiga, evaluasi dan pelaporan berkala. Fraksi meminta dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap program yang mengalami keterlambatan maupun belum mencapai target. Setiap OPD diharapkan menyampaikan laporan berkala mengenai realisasi fisik, capaian kinerja, kendala dan langkah koreksi kepada DPRD.
Keempat, tindak lanjut dan pertanggungjawaban konkret. Pemerintah daerah diminta menyusun rencana aksi atas setiap catatan yang disampaikan, lengkap dengan OPD penanggung jawab, target penyelesaian dan lini masa pelaksanaan. Dengan demikian, komitmen anggaran dapat diawasi secara transparan.
Kelima, penyesuaian skala prioritas belanja. Fraksi PDI Perjuangan mencatat masih terdapat alokasi anggaran yang dinilai belum sepenuhnya mencerminkan skala prioritas. Karena itu, pemerintah daerah diminta memperkuat program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, terutama pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi, dibandingkan belanja yang bersifat seremonial maupun administratif.
Fraksi PDI Perjuangan menegaskan, perubahan APBD 2026 tidak cukup hanya berhenti pada persetujuan di ruang paripurna. Implementasinya harus dikawal agar kebijakan anggaran benar-benar hadir dalam bentuk pelayanan dan program yang dirasakan masyarakat.
“Setiap rupiah alokasi anggaran harus memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat Kepulauan Bangka Belitung,” tegas Fraksi PDI Perjuangan.
Fraksi PDIP Babel Soroti Lima Poin Penting dalam Perubahan APBD 2026
