Detak Kompak news.
Dugaan permainan timbangan ikut disorot. DPRD Babel menilai anjloknya harga TBS tidak hanya mengancam petani, tetapi juga daya beli masyarakat dan perputaran ekonomi daerah.
PANGKALPINANG – Di tengah merosotnya harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit yang kian menekan kehidupan petani, DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) meminta pabrik kelapa sawit (PKS) kembali mematuhi kesepakatan pembelian sawit yang telah dibangun bersama pemerintah daerah.
Desakan tersebut mengemuka dalam audiensi antara DPRD Babel, Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Babel, para kepala desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Satgas Pangan, serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya di Ruang Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Babel, Selasa (2/6/2026).
Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya, menegaskan bahwa pihaknya mengacu pada hasil rapat yang digelar di Kementerian Pertanian bersama Wakil Menteri Pertanian pada 29 Mei 2026. Salah satu poin penting yang menjadi perhatian adalah komitmen pabrik kelapa sawit untuk membeli TBS petani sesuai kesepakatan yang sebelumnya telah dirumuskan bersama Dinas Pertanian dan Perkebunan Babel pada 7 Mei 2026.
“Kami meminta pabrik-pabrik PKS kembali membeli sawit petani berdasarkan kesepakatan yang telah dibangun bersama pemerintah daerah. Kesepakatan itu dibuat untuk menjaga keseimbangan dan memberikan kepastian kepada petani,” ujar Didit.
Bagi DPRD, persoalan harga sawit saat ini bukan sekadar angka di pasar komoditas. Di balik setiap kilogram TBS yang turun nilainya, ada ribuan keluarga petani yang harus menghadapi biaya produksi yang terus meningkat, terutama untuk pupuk dan perawatan kebun.
Dalam audiensi tersebut, petani menyampaikan bahwa harga TBS yang saat ini berada di kisaran Rp2.100 per kilogram dinilai belum mampu menutup biaya produksi secara ideal. Mereka berharap harga dapat kembali berada di kisaran Rp2.700 per kilogram agar usaha perkebunan tetap memberikan keuntungan yang layak.
“Petani hanya ingin bisa bertahan dan mendapatkan hasil yang sepadan dengan biaya yang mereka keluarkan. Ketika harga terlalu rendah, ruang hidup mereka semakin sempit,” kata Didit.
Selain masalah harga, DPRD Babel juga menerima laporan terkait dugaan permainan timbangan dalam transaksi pembelian TBS di sejumlah pabrik. Aspirasi tersebut menjadi perhatian serius karena berpotensi menambah kerugian yang harus ditanggung petani.
“Ada aspirasi yang kami terima terkait dugaan permainan timbang. Ini akan ditindaklanjuti agar petani mendapatkan kepastian, transparansi, dan rasa keadilan dalam menjual hasil panennya,” tegasnya.
Satgas Pangan bersama aparat penegak hukum diminta untuk meningkatkan pengawasan terhadap tata niaga sawit, termasuk memantau perkembangan harga dan mekanisme pembelian di lapangan. DPRD menilai setiap pelanggaran yang merugikan petani harus ditindak sesuai ketentuan yang berlaku.
Menurut Didit, dampak anjloknya harga sawit jauh lebih luas daripada sekadar menurunnya pendapatan petani. Sektor perkebunan sawit selama ini menjadi salah satu penopang ekonomi masyarakat Bangka Belitung. Ketika harga sawit jatuh, daya beli masyarakat ikut melemah, aktivitas UMKM menurun, dan perputaran ekonomi di pasar-pasar rakyat ikut terdampak.
“Harga sawit turun seperti air hujan, tetapi naiknya seperti siput berjalan. Ketika harga terus merosot, bukan hanya petani yang merasakan dampaknya, tetapi seluruh sendi ekonomi masyarakat,” ujarnya.
Karena itu, DPRD Babel berkomitmen membawa persoalan tersebut ke tingkat pusat. Dalam waktu dekat, DPRD akan berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian untuk memastikan kebijakan yang telah disepakati dapat dijalankan secara efektif dan memberikan kepastian bagi petani sawit di Bangka Belitung.
Di akhir pertemuan, Didit mengapresiasi peran APDESI, kepala desa, BPD, dan berbagai elemen masyarakat yang terus menyuarakan keresahan petani. Menurutnya, perjuangan menjaga harga sawit bukan hanya soal komoditas, melainkan upaya menjaga keberlangsungan hidup ribuan keluarga yang menggantungkan harapan pada sektor perkebunan.
“Ini adalah bentuk kepedulian bersama. Ketika petani sejahtera, ekonomi desa bergerak, pasar hidup, dan masyarakat ikut merasakan manfaatnya. Karena itu, persoalan sawit harus menjadi perhatian semua pihak,” tutupnya.
Red.
Harga Sawit Terpuruk, DPRD Babel Desak PKS Patuhi Kesepakatan dan Lindungi Nafas Petani





