Imam Wahyudi Tegaskan Tambang Pondi Harus Transparan: “Rakyat Jangan Jadi Penonton di Tanah Sendiri”

Detak Kompak News

PANGKALPINANG — Dinamika Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait aktivitas pertambangan di kawasan Pondi, Desa Pemali, Kabupaten Bangka, masih menyisakan perhatian besar dari berbagai pihak. Di tengah menguatnya aspirasi masyarakat, Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari Fraksi PDI Perjuangan, Imam Wahyudi, menyampaikan sikap yang menekankan pentingnya transparansi, keterbukaan komunikasi, dan keberpihakan terhadap masyarakat lingkar tambang.

Pernyataan itu disampaikan Imam Wahyudi usai menghadiri RDP DPRD Babel bersama masyarakat Desa Pemali, pihak perusahaan mitra PT Timah, serta unsur terkait lainnya di Ruang RDP DPRD Babel, Kamis (21/5/2026).

Menurut Imam, polemik yang berkembang di kawasan Pondi harus menjadi momentum memperkuat hubungan yang sehat antara perusahaan, masyarakat, dan pemerintah daerah. Ia menilai, persoalan tambang tidak boleh hanya dipandang dari sisi operasional dan regulasi semata, melainkan juga harus mempertimbangkan aspek sosial serta keberlangsungan kehidupan warga sekitar.

“Kami di DPRD tentu mendengar langsung suara masyarakat. Apa yang menjadi keresahan warga di kawasan pinggiran tambang Pondi harus menjadi perhatian serius semua pihak. Transparansi itu penting agar tidak muncul kesalahpahaman di tengah masyarakat,” ujar Imam Wahyudi.

Ia menegaskan bahwa masyarakat berhak mendapatkan informasi yang jelas terkait aktivitas pertambangan yang berlangsung di wilayah mereka. Keterbukaan, menurutnya, akan menjadi fondasi utama dalam membangun kepercayaan publik sekaligus menjaga stabilitas sosial di lingkungan sekitar tambang.

Lebih lanjut, Imam Wahyudi juga mendorong terciptanya pola kemitraan yang harmonis antara PT Timah, perusahaan mitra, dan masyarakat Desa Pemali. Ia berharap keberadaan aktivitas tambang dapat benar-benar memberikan dampak positif bagi ekonomi warga, tanpa mengabaikan kenyamanan serta keberlangsungan lingkungan hidup masyarakat setempat.

“Kita ingin ada titik temu yang baik. Jangan sampai masyarakat merasa ditinggalkan, tetapi di sisi lain perusahaan juga harus tetap berjalan sesuai aturan. Maka komunikasi yang terbuka dan kerja sama yang sehat menjadi jalan terbaik,” katanya.

Politisi muda DPRD Babel itu turut mengapresiasi langkah Ketua DPRD Babel Didit Srigusjaya yang dinilai cepat merespons aspirasi masyarakat dengan memfasilitasi RDP secara terbuka dan kondusif.

Menurut Imam, forum dialog seperti ini menjadi ruang penting untuk menyatukan pandangan seluruh pihak agar persoalan di lapangan tidak berkembang menjadi konflik berkepanjangan.

“DPRD hadir untuk memastikan masyarakat didengar. Kita ingin solusi yang lahir bukan solusi sesaat, tetapi solusi yang memberikan rasa keadilan bagi semua pihak,” tambahnya.

Dalam suasana rapat yang berlangsung dinamis namun tetap kondusif, sejumlah aspirasi masyarakat terkait aktivitas tambang Pondi turut menjadi perhatian serius anggota dewan. Warga berharap adanya kepastian terkait dampak sosial dan ekonomi yang mereka rasakan selama aktivitas pertambangan berlangsung.

Di sisi lain, pihak perusahaan juga menyampaikan komitmen untuk menjalankan aktivitas sesuai ketentuan yang berlaku serta membuka ruang komunikasi dengan masyarakat sekitar.

RDP tersebut akhirnya menjadi gambaran bahwa persoalan tambang di Bangka Belitung membutuhkan pendekatan yang lebih humanis, bukan sekadar administratif. Kehadiran negara melalui DPRD dinilai penting untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan investasi dan perlindungan masyarakat lokal.

Kesimpulan

RDP DPRD Babel terkait aktivitas tambang Pondi di Desa Pemali menjadi momentum penting dalam membangun komunikasi yang lebih terbuka antara masyarakat, perusahaan, dan pemerintah. Sikap Imam Wahyudi yang mendorong transparansi serta kerja sama yang sehat mencerminkan harapan agar aktivitas pertambangan tidak hanya berorientasi pada ekonomi, tetapi juga menghadirkan keadilan sosial bagi masyarakat sekitar.

Dengan dialog yang terbuka dan komitmen bersama, persoalan di kawasan Pondi diharapkan dapat diselesaikan secara elegan, damai, dan berpihak pada kesejahteraan rakyat.

Red.anasn70