Reses di Pelosok Air Hantu, Acit Karvina Bersama Rusliana Serap Aspirasi Warga hingga Soroti Akurasi Data Bantuan Sosial

Detak Kompak News

Bangka — Suasana hangat dan penuh keterbukaan mewarnai kegiatan reses anggota DPRD Kabupaten Bangka dari Komisi II, Acit Karvina, S.IP (Fraksi PDI Perjuangan) bersama Rusliana (Fraksi Demokrat), di Dusun Air Hantu, Desa Deniang, Kecamatan Riau Silip, Minggu (19/04/2026) pagi.

Bertempat di kediaman Ibu Evi Susanti, kegiatan ini menjadi ruang dialog langsung antara wakil rakyat dan masyarakat. Hadir dalam kesempatan tersebut tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, mantan kepala dusun, serta warga dari berbagai kalangan—mulai dari ibu-ibu hingga para pemuda dusun.

Sejak awal, reses berlangsung dalam suasana interaktif. Warga tidak hanya menyampaikan aspirasi, tetapi juga mengungkapkan berbagai persoalan yang mereka hadapi sehari-hari, terutama terkait akses layanan sosial dan kesehatan.

Acit Karvina membuka dialog dengan menyampaikan rasa terima kasih atas kehadiran masyarakat serta kepercayaan yang telah diberikan kepadanya sebagai wakil rakyat dari daerah pemilihan Riau Silip–Belinyu.

“Kami hadir di sini untuk mendengar langsung suara masyarakat. Apa yang disampaikan hari ini akan kami bawa dan perjuangkan dalam rapat DPRD,” ujar Acit.

Sorotan BPJS dan Kisruh Data Desil

Salah satu isu utama yang mencuat dalam sesi tanya jawab adalah persoalan BPJS, khususnya terkait kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang dinilai belum tepat sasaran.

Warga mengeluhkan adanya ketidaksesuaian data, di mana sebagian masyarakat yang dinilai layak justru tidak terdaftar, sementara yang tergolong mampu masih menerima bantuan.

Menanggapi hal tersebut, Acit menjelaskan tentang sistem desil, yaitu metode pengelompokan masyarakat ke dalam 10 kategori berdasarkan tingkat kesejahteraan, yang mulai diberlakukan sejak pertengahan 2025.

Ia mengakui bahwa implementasi data desil di lapangan masih menyisakan berbagai persoalan.

“Desil ini mengelompokkan masyarakat menjadi 10 kelompok. Desil 1 sampai 4 berhak menerima bantuan sosial seperti PKH, sementara desil 5 hanya BPJS PBI. Sedangkan desil 6 sampai 10 dianggap kelompok mampu,” jelasnya.

Namun demikian, ia tidak menampik adanya kekeliruan dalam pendataan.

“Kami menerima banyak laporan terkait kesalahan pengelompokan. Ini bukan hanya terjadi di Dusun Air Hantu, tetapi hampir di seluruh desa dan kelurahan di Kabupaten Bangka. Karena itu, kami mendorong dilakukan pendataan ulang agar bantuan benar-benar tepat sasaran,” tegas Acit.

Pernyataan tersebut mendapat respons positif dari warga yang berharap adanya perbaikan konkret dalam waktu dekat.

Kepedulian Nyata di Akhir Reses

Sebagai bentuk kepedulian, kegiatan reses ditutup dengan pembagian bantuan berupa satu karung beras kepada warga. Bantuan ini menjadi simbol kehadiran nyata wakil rakyat di tengah masyarakat, tidak hanya dalam bentuk kebijakan, tetapi juga aksi langsung.

Kesimpulan

Reses di Dusun Air Hantu menjadi potret penting bagaimana dialog antara masyarakat dan wakil rakyat seharusnya berlangsung: terbuka, substansial, dan solutif. Persoalan BPJS dan akurasi data desil muncul sebagai isu krusial yang membutuhkan perhatian serius pemerintah daerah.

Dorongan DPRD untuk melakukan pendataan ulang menjadi langkah awal yang diharapkan mampu memperbaiki ketimpangan distribusi bantuan sosial.

Di sisi lain, kehadiran program kesehatan gratis menunjukkan bahwa kolaborasi antara partai politik dan lembaga sosial dapat menjadi jembatan dalam menjawab kebutuhan riil masyarakat.

Reses ini bukan sekadar agenda rutin, melainkan momentum memperkuat kepercayaan publik—bahwa suara dari pelosok dusun tetap memiliki ruang untuk didengar dan diperjuangkan.

Redaksi: Anasn70