Jayapura, Detik Kompas News — Kinerja Penjabat (Pj) Bupati Kabupaten Jayapura menjadi sorotan tajam setelah muncul berbagai masalah yang mengindikasikan kegagalan dalam memimpin daerah tersebut. Salah satu isu utama yang mencuat adalah menumpuknya hutang pemerintah daerah pasca pelaksanaan Pilkada serentak, yang berpotensi menjadi beban bagi bupati terpilih nantinya.
Permasalahan tidak berhenti di situ. Banyak hak-hak penting, seperti gaji dan tunjangan guru serta tenaga kesehatan, yang belum dibayarkan. Hal ini memicu desakan agar Pemkab Jayapura segera diaudit untuk memastikan transparansi penggunaan anggaran.
Kegagalan juga terlihat dalam pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dinas Pendidikan dan Pengajaran (P dan P) Kabupaten Jayapura dianggap lalai karena tidak mampu menyerap anggaran hingga 70–80%. Akibatnya, dana tersebut ditarik kembali oleh pemerintah pusat, meninggalkan banyak proyek yang belum terselesaikan.
Situasi ini semakin diperparah dengan nasib pengusaha lokal yang belum menerima pembayaran atas pekerjaan yang telah diselesaikan. Banyak di antara mereka kini menghadapi kesulitan karena dana yang seharusnya dibayarkan telah habis digunakan.
Desakan solusi pun mencuat. Pj Bupati diharapkan segera mencari celah dalam APBD 2025 atau memasukkan pembayaran utang dalam APBD Perubahan agar masalah ini dapat diselesaikan tanpa menunggu lebih lama.
Kabupaten Jayapura, sebagai salah satu kabupaten tertua di Tanah Papua, kini menghadapi tantangan berat. Publik menanti langkah konkret dari pemerintah daerah untuk mengatasi berbagai permasalahan ini, agar kepercayaan masyarakat dapat kembali pulih.
(Helsi Limpele)
