DPRD Babel Datangi PLN Pusat: Desak Kepastian Listrik Andal, Dorong Dukungan Hilirisasi Timah

Detak Kompak News

JAKARTA — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui Komisi III melakukan kunjungan kerja ke PT PLN (Persero) di Jakarta, Jumat (24/4/2026).

Langkah ini menjadi bagian dari respons atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur, khususnya sektor energi ketenagalistrikan yang menjadi perhatian serius daerah.

Kunjungan tersebut dipimpin Ketua Komisi III, Taufik Rizani, bersama anggota Imam Wahyudi dan jajaran. Kehadiran mereka disambut langsung oleh perwakilan PLN Pusat, Putu dan Patriansyah.

Sejak awal pertemuan, Komisi III membawa satu pesan utama: listrik yang adil, andal, dan mampu menopang masa depan ekonomi Bangka Belitung.

Imam Wahyudi, yang membuka rangkaian penyampaian aspirasi, menyoroti pentingnya pemerataan pembangunan listrik hingga ke pulau-pulau kecil. Ia menilai, akses listrik yang merata bukan sekadar infrastruktur, melainkan wujud keadilan bagi masyarakat kepulauan.

Di sisi lain, ia juga mempertanyakan kesiapan daya pasok listrik dalam mendukung agenda strategis daerah, khususnya hilirisasi timah. Rencana pembangunan pabrik logam tanah jarang (LTJ) di Muntok, Bangka Barat, menurutnya membutuhkan jaminan energi yang stabil dan berkelanjutan.

“Jangan sampai kita bicara industri besar, tapi fondasi energinya belum benar-benar siap,” ujar Imam.

Ia juga menegaskan harapan masyarakat agar tidak lagi terjadi “puasa listrik”—istilah yang menggambarkan pemadaman berulang. Bagi DPRD, kepastian pasokan listrik yang stabil menjadi hal mendasar yang harus dijawab secara konkret oleh PLN.

Aspirasi serupa turut mengemuka dari anggota Komisi III lainnya. Edi mempertanyakan arah pengembangan energi terbarukan serta evaluasi kinerja PLN di Bangka Belitung saat ini. Sementara itu, Taufik Rizani bersama Syarifah Amelia dan Imelda menyoroti sejumlah isu strategis, mulai dari rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga gas di Belitung pada 2027, kualitas material infrastruktur agar tidak menggunakan standar rendah, hingga kendala masyarakat dalam mengakses pemasangan listrik baru dan kontribusi tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).

Menanggapi berbagai pertanyaan tersebut, PLN Pusat memaparkan kondisi terkini sistem kelistrikan di Bangka Belitung. Berdasarkan data yang tercatat di Danantara Indonesia, daya pasok listrik di wilayah ini disebut dalam kondisi surplus.

Untuk Pulau Bangka, daya mampu mencapai 241,05 MW dengan beban puncak sekitar 225,01 MW. Sementara di Belitung, daya tersedia 95,46 MW dengan beban puncak 62,55 MW. Bahkan, sistem kelistrikan Bangka juga mendapat tambahan pasokan dari transfer kabel laut sebesar 100 MW.

Dari sisi infrastruktur, PLN menyebut Bangka dan Belitung kini telah didukung 10 gardu induk—tujuh di Bangka dan tiga di Belitung—yang menjadi tulang punggung distribusi listrik di wilayah tersebut.

Selain itu, PLN juga menyampaikan sejumlah program yang tengah berjalan, seperti penyediaan rumah UMK untuk pelaku usaha kecil serta program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) guna memperluas akses listrik masyarakat. Terkait keluhan layanan, PLN berkomitmen melakukan evaluasi langsung ke lapangan dan memperbaiki manajemen pelayanan agar lebih responsif.

Meski paparan menunjukkan kondisi surplus, Komisi III DPRD Babel menegaskan bahwa angka tidak selalu mencerminkan realitas di lapangan. Mereka menilai, kualitas layanan, pemerataan akses, dan keandalan pasokan tetap harus menjadi prioritas utama.

Kunjungan ini pun menjadi ruang dialog yang tidak hanya menyuarakan kritik, tetapi juga membangun harapan. Bahwa listrik di Bangka Belitung ke depan bukan sekadar cukup, melainkan benar-benar hadir secara merata, stabil, dan mampu menjadi fondasi bagi pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat.

Red. anasn70