Imam Wahyudi: Setiap Rupiah Anggaran Harus Berdampak Nyata bagi Masyarakat Bangka Belitung

Detak Kompak News.

JAKARTA – Komitmen menghadirkan perencanaan pembangunan yang lebih efektif, transparan, dan berpihak kepada masyarakat terus diperkuat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Salah satunya melalui kunjungan kerja Badan Anggaran (Banggar) DPRD Babel ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi DKI Jakarta, Kamis (11/6/2026).

Kunjungan tersebut menjadi momentum penting bagi DPRD Babel untuk mempelajari berbagai kebijakan dan mekanisme pengelolaan Pokok Pikiran (Pokir) DPRD yang selama ini menjadi salah satu instrumen penyaluran aspirasi masyarakat dalam proses pembangunan daerah.

Anggota Komisi III DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Imam Wahyudi, menilai banyak hal positif yang dapat dipelajari dari pengalaman Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, khususnya dalam membangun sistem penganggaran yang mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap regulasi.

Menurut Imam, substansi utama dari Pokok Pikiran DPRD bukan sekadar persoalan penganggaran, melainkan bagaimana aspirasi masyarakat dapat masuk dan terintegrasi secara baik ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.

“Kami melihat ada semangat yang sangat baik dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam membangun tata kelola penganggaran yang lebih tertib dan akuntabel. Ini menjadi referensi penting bagi Bangka Belitung agar mekanisme Pokir benar-benar menghasilkan program yang tepat sasaran, memiliki dasar perencanaan yang kuat, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Imam Wahyudi.

Ia menjelaskan, hasil diskusi dengan Bappeda DKI Jakarta menunjukkan bahwa setiap usulan pembangunan harus selaras dengan prioritas daerah, kemampuan fiskal, serta dokumen perencanaan yang telah disusun pemerintah daerah.

Pendekatan tersebut dinilai penting untuk memastikan pembangunan berjalan secara berkelanjutan dan tidak tumpang tindih dengan program yang telah direncanakan perangkat daerah.

“Kami ingin memastikan bahwa setiap aspirasi yang disampaikan masyarakat melalui anggota DPRD tidak hanya diakomodasi, tetapi juga dapat diwujudkan melalui proses yang terukur, transparan, dan sesuai kebutuhan daerah. Karena pada akhirnya yang terpenting adalah manfaat yang dirasakan masyarakat,” katanya.

Imam menambahkan, Bangka Belitung memiliki karakteristik dan tantangan pembangunan yang berbeda dengan daerah lain. Karena itu, pengalaman DKI Jakarta tidak untuk ditiru secara utuh, melainkan menjadi bahan pembelajaran dalam menyusun model pengelolaan Pokir yang sesuai dengan kondisi daerah.

“Kami percaya bahwa semakin baik sistem perencanaan dan penganggaran yang dibangun, maka semakin besar pula peluang menghadirkan pembangunan yang berkualitas.

Aspirasi masyarakat harus menjadi bagian dari perencanaan yang terintegrasi, bukan hanya program jangka pendek, tetapi mampu mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan,” tegasnya.

Melalui kunjungan kerja tersebut, DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berharap memperoleh berbagai masukan strategis yang dapat menjadi bahan evaluasi dan penyempurnaan kebijakan penganggaran daerah. Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari upaya menghadirkan tata kelola pemerintahan yang lebih profesional, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Dengan semangat kolaborasi antara legislatif dan eksekutif, DPRD Babel optimistis kualitas perencanaan pembangunan daerah akan semakin baik, sehingga setiap kebijakan yang diambil benar-benar mampu menjawab kebutuhan masyarakat serta mendukung percepatan pembangunan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Sebagai Anggota Komisi III DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Imam Wahyudi menyimpulkan bahwa hasil kunjungan kerja ke Bappeda DKI Jakarta memberikan banyak pelajaran berharga dalam membangun tata kelola Pokok Pikiran (Pokir) DPRD yang lebih transparan, akuntabel, dan terintegrasi dengan sistem perencanaan pembangunan daerah.

Menurutnya, yang terpenting bukan sekadar besarnya alokasi anggaran Pokir, tetapi bagaimana aspirasi masyarakat dapat diterjemahkan menjadi program pembangunan yang terukur, tepat sasaran, dan selaras dengan prioritas daerah serta kemampuan fiskal pemerintah.

“Pengalaman DKI Jakarta menunjukkan bahwa setiap usulan pembangunan harus memiliki dasar perencanaan yang kuat, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. Ini menjadi referensi penting bagi Bangka Belitung untuk terus memperbaiki kualitas perencanaan dan penganggaran daerah. Harapan kami, ke depan Pokir DPRD tidak hanya menjadi sarana menyerap aspirasi, tetapi juga mampu menjadi instrumen pembangunan yang efektif, berkelanjutan, dan berpihak kepada kepentingan rakyat,” ujar Imam Wahyudi.

Red.anas n70.