Warga Puntik Kecewa Jalan Tak Kunjung Diaspal, Imam Wahyudi Langsung Hubungi Bupati Bangka

Detak Kompak News

RIAUSILIP — Keluhan soal jalan yang tak kunjung diaspal kembali mencuat di Dusun Puntik, Desa Mapur, Kecamatan Riau Silip,

Kabupaten Bangka. Persoalan infrastruktur dasar tersebut disampaikan langsung warga kepada Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Imam Wahyudi, S.IP., saat menggelar reses di dusun tersebut, Minggu (13/9/2026).

Reses yang berlangsung di Balai Dusun Puntik itu menjadi ruang terbuka bagi masyarakat menyampaikan kondisi yang mereka alami. Warga, perangkat desa, Bhabinkamtibmas Polsek Riau Silip, tokoh masyarakat, tokoh agama dan pemuda hadir dalam pertemuan tersebut.

Di hadapan warga, Imam mengatakan kedatangannya bukan sekadar menjalankan agenda reses, melainkan ingin mendengar secara langsung persoalan yang selama ini menjadi keluhan masyarakat Puntik.

“Saya datang ke sini untuk mendengar dan merasakan apa yang dialami masyarakat Dusun Puntik. Sudah banyak keluhan yang saya dengar dari warga Puntik, dan hari ini saya ingin mendengarnya langsung,” ujar Imam.

Ia kembali menegaskan bahwa wakil rakyat harus mampu membedakan sikap ketika berada di parlemen dan ketika berada di tengah masyarakat.

“Kalau sudah di parlemen, suara kami harus lantang. Kalau menyangkut kepentingan dan hak masyarakat, kami tidak boleh diam. Tapi ketika turun ke masyarakat, tugas kami bukan banyak bicara. Kami harus lebih banyak mendengar,” katanya.

Warga: Kami Sudah Lelah dengan Janji

Dalam sesi dialog, salah seorang warga, Sabar, menyampaikan persoalan jalan yang menjadi kebutuhan utama masyarakat Dusun Puntik.

Dengan nada kecewa, Sabar mengungkapkan bahwa warga selama ini kerap mendengar janji mengenai pengaspalan jalan, terutama ketika momentum politik dan kampanye berlangsung. Namun, hingga kini jalan tersebut belum juga mendapatkan perbaikan sebagaimana yang diharapkan.

“Kami sudah bosan dan kecewa dengan janji-janji kampanye pejabat daerah yang akan mengaspal jalan kami bila terpilih. Semua seperti omong kosong,” ujar Sabar.

Ia menegaskan, tuntutan masyarakat sebenarnya sederhana. Warga hanya ingin mendapatkan akses jalan yang layak seperti masyarakat di dusun atau kampung lainnya.

“Kami tidak banyak meminta. Kami hanya ingin jalan kami diaspal. Kampung sebelah sudah diaspal, kenapa kami tidak?” katanya.Pernyataan tersebut langsung disambut tepuk tangan warga yang hadir.

Tak hanya persoalan jalan, warga lainnya, Atet, meminta perhatian terhadap kondisi jembatan yang menjadi penghubung antardusun. Menurutnya, kondisi jembatan perlu diperbaiki agar aktivitas dan mobilitas masyarakat tidak terganggu.

“Kami juga berharap jembatan penghubung dua dusun ini bisa diperbaiki. Sudah banyak janji yang kami dengar, tetapi sampai sekarang belum terealisasi,” ungkap Atet.

Ia berharap kehadiran Imam Wahyudi dapat menjadi jembatan antara masyarakat dan pemerintah sehingga aspirasi yang disampaikan dalam reses tidak berhenti sebagai catatan.

“Kami berharap Pak Imam bisa menjadi penyambung keinginan kami dan memperjuangkan aspirasi masyarakat Puntik,” harapnya.
Imam: Bukan Ranah Kami, Tapi Akan Saya Kawal

Mendengar keluhan warga, Imam Wahyudi tidak menutup mata bahwa persoalan pembangunan jalan tersebut bukan sepenuhnya berada dalam kewenangan DPRD Provinsi.

Namun, menurutnya, keterbatasan kewenangan bukan alasan bagi wakil rakyat untuk berhenti memperjuangkan aspirasi masyarakat.

“Walaupun jalan ini bukan ranah kami, saya akan perjuangkan dan saya kawal,” tegas Imam.

Untuk memastikan aspirasi tersebut mendapatkan respons, Imam bahkan langsung menghubungi Bupati Bangka Fery Insani melalui sambungan telepon di hadapan warga.

Dalam komunikasi tersebut, Imam menyampaikan secara langsung keluhan masyarakat Puntik terkait kondisi jalan dan harapan warga agar akses tersebut dapat diperbaiki.
Respons tersebut mendapat perhatian warga.

Bupati Bangka, menurut penyampaian Imam, menyatakan akan mengupayakan penanganan jalan tersebut secara bertahap.

Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya Imam untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa aspirasi yang disampaikan dalam reses harus memiliki tindak lanjut.
Reses Bukan Sekadar Menampung Keluhan

Imam menegaskan, persoalan pembangunan tidak selalu dapat diselesaikan dalam satu waktu. Keterbatasan anggaran dan pembagian kewenangan antarlevel pemerintahan menjadi bagian yang harus dipertimbangkan.

Namun, menurutnya, yang paling penting adalah adanya komunikasi dan langkah konkret agar masyarakat mengetahui bahwa persoalan mereka sedang diperjuangkan.

“Yang penting kita mulai dari apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Kita komunikasikan dengan pemerintah yang memiliki kewenangan, kemudian kita kawal prosesnya,” ujarnya.

Bagi warga Dusun Puntik, persoalan jalan bukan sekadar soal aspal. Jalan merupakan akses utama untuk bekerja, bersekolah, membawa hasil kebun, mendapatkan pelayanan kesehatan, hingga menghubungkan mereka dengan dusun lainnya.

Karena itu, warga berharap janji perbaikan tidak kembali berhenti sebagai wacana. Sementara bagi Imam Wahyudi, reses menjadi momentum untuk memastikan suara masyarakat Puntik dibawa ke ruang pemerintahan dan diperjuangkan melalui jalur yang sesuai kewenangan.

Pertemuan tersebut pun berakhir dengan satu harapan yang sama: agar jalan dan jembatan yang menjadi urat nadi masyarakat Puntik perlahan mendapatkan perhatian dan perbaikan nyata.

RED.anasn70.