Harga Timah, IPR, hingga Ijazah Tertahan: Apa yang Dibahas DPRD Babel di Balik Rapat Banmus Ini?

Detak Kompak News

Pangkalpinang, Sejumlah isu strategis mengemuka dalam Rapat Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang digelar di Ruang Banmus DPRD Babel, Pangkalpinang, Jumat (27/02/2026) siang.

Rapat dipimpin langsung Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya, bersama anggota dewan dan perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Babel.

Agenda penyusunan jadwal kegiatan DPRD kali ini tak sekadar membahas teknis kedewanan. Sejumlah persoalan krusial—mulai dari harga timah, progres Raperda IPR, distribusi ijazah yang tertahan, hingga akurasi data BPJS—ikut menjadi perhatian serius.

Harga Timah dan Harapan Penambang

Dalam rapat tersebut, Didit menyoroti fluktuasi harga timah dunia yang disebut telah kembali naik hingga kisaran 54 ribu dolar AS per ton.

Namun, menurutnya, kenaikan itu belum sepenuhnya dirasakan oleh penambang di tingkat masyarakat, khususnya pemegang IUP.

“Secara global harga naik, tetapi di tingkat penambang kita masih belum memuaskan. Kami berharap sambil menunggu kebijakan pusat soal harga terendah, ada kebijakan lokal dari PT Timah yang bisa membantu masyarakat,” ujar Didit.

Ia berharap dalam waktu dekat pihak manajemen PT Timah dapat hadir ke DPRD untuk duduk bersama mencari solusi yang adil bagi penambang.

IPR Molor,

DPRD Minta Maaf
Didit juga menyampaikan permohonan maaf terkait molornya pembahasan Izin Pertambangan Rakyat (IPR). Ia mengakui sebelumnya sempat menyampaikan target sebelum Lebaran, namun proses penyusunan naskah akademik (NA) ternyata belum rampung.

Untuk mempercepat, DPRD Babel telah melakukan kerja sama penyusunan NA dengan Universitas Kristen Indonesia atas izin gubernur. Targetnya, naskah akademik tersebut akan diserahkan pada 10 Maret mendatang sebelum masuk tahap pembahasan lebih lanjut.

“Yang penting sekarang kita fokus selesaikan NA dulu. Setelah itu baru kita bisa bahas pasal demi pasal. Kita tidak ingin saling menyalahkan, yang utama adalah mencari solusi,” tegasnya.

Ijazah Tertahan dan Validasi Data Sosial

Pembahasan permasalahan  yang tak kalah menyita perhatian adalah ribuan ijazah SMA/SMK yang belum diambil siswa sejak 2016 hingga 2026. Dari lebih 5.000 data, direncanakan penyerahan simbolis ratusan ijazah sebagai bentuk kehadiran pemerintah.

“Kita tidak mempersoalkan kenapa belum diambil. Tapi yang penting, khusus sekolah negeri, jangan sampai ada lagi kendala administratif. Pendidikan tidak boleh terhambat,” ujarnya.

Selain itu, DPRD juga menemukan persoalan ketidakakuratan data BPJS.

Diduga masih ada peserta yang telah meninggal dunia namun iurannya tetap dibayarkan.

Kondisi ini mendorong DPRD untuk membangun bank data terintegrasi yang dapat dimanfaatkan lintas dinas, mulai dari pendidikan, sosial, hingga kebutuhan data pemilu.

Didit meminta Komisi I segera memanggil dinas teknis terkait untuk menyelaraskan data dengan pemerintah pusat agar bantuan sosial, beasiswa, hingga layanan kesehatan tepat sasaran.

Fokus pada Solusi

Rapat Banmus berlangsung dinamis namun konstruktif. Didit menegaskan DPRD tidak ingin terjebak pada polemik, melainkan fokus pada penyelesaian konkret.

“Yang penting kita cari solusinya. Kalau data sudah akurat, kebijakan akan lebih tepat. Kalau regulasi sudah lengkap, pembahasan bisa lebih cepat. Dan kalau komunikasi berjalan baik, masyarakat tidak menunggu terlalu lama,” tutupnya.

Di balik agenda penyusunan jadwal, rapat Banmus kali ini menunjukkan bahwa DPRD Babel tengah berpacu dengan waktu—menjaga keseimbangan antara aspirasi rakyat, kepastian hukum, dan ketepatan kebijakan.

Anas.N70.