Babel–Pemkot Pangkalpinang Dorong Akselerasi Pelabuhan Pangkal Balam

Detak Kompak News

PANGKALPINANG — Upaya mempercepat pengembangan Pelabuhan Pangkal Balam kembali menemukan momentumnya.

DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bersama Pemerintah Kota Pangkalpinang duduk satu meja, menyatukan langkah agar kawasan strategis di timur ibu kota provinsi itu segera bergerak maju.

Dalam pertemuan tersebut, anggota DPRD Babel, Imam Wahyudi, menegaskan bahwa posisi pelabuhan yang berada di wilayah kota membuat kolaborasi menjadi keniscayaan.

Menurutnya, tanpa dukungan lintas pemerintahan, rencana besar itu sulit diwujudkan.

“Karena berada di wilayah kota, pengembangannya tentu tidak bisa dilepaskan dari peran provinsi. Kita ingin sinergi ini nyata, melibatkan pemerintah kota, provinsi, hingga DPRD, supaya rencana berjalan baik,” ujar Imam.

Ia juga memperkenalkan jajaran Komisi III yang hadir, yakni Ketua Komisi III Taufik Rizani, Wakil Ketua Imelda, Sekretaris Johan, serta para anggota lain.

Sejumlah OPD terkait turut ambil bagian, mulai dari Dinas Perhubungan hingga Bappeda Provinsi Babel.

Harapannya, diskusi ini tidak berhenti di ruang rapat. DPRD membuka peluang untuk membawa agenda tersebut ke tingkat pusat melalui Komisi V DPR RI agar dukungan pemerintah nasional semakin kuat.

Ketua Komisi III DPRD Babel, Taufik Rizani, menyebut Pelabuhan Pangkal Balam sebagai simpul vital perekonomian daerah. Ketika pelabuhan tumbuh, denyut ekonomi diyakini ikut menguat.

“Pelabuhan ini pintu gerbang ekonomi. Jika berkembang, pergerakan ekonomi pasti meningkat. Karena itu kita mengajak semua pihak mencari solusi terbaik,” kata Taufik.
Sebelumnya,

DPRD Babel telah lebih dulu menggelar serangkaian rapat bersama OPD provinsi dan Pemkot Pangkalpinang. Langkah itu ditempuh sebagai upaya merapikan dukungan, termasuk mendorong keterlibatan kementerian di pemerintah pusat.

Di sisi lain, Wali Kota Pangkalpinang, Prof. Saparudin, menegaskan bahwa pengembangan Pelabuhan Pangkal Balam merupakan bagian tak terpisahkan dari rencana besar penataan kawasan timur kota.

Program itu telah tercantum dalam RTRW dan selaras dengan RPJMN, termasuk rencana pengembangan kawasan industri Ketapang.

“Pengembangan timur Pangkalpinang bukan hanya pelabuhan, tetapi juga kawasan industri. Semuanya sudah berada dalam koridor perencanaan,” jelasnya.

Untuk memperkuat konektivitas, Pemkot juga mengusulkan pembangunan akses jalan menuju kawasan industri dan pelabuhan agar arus barang dan jasa nantinya lebih lancar.

Terkait status lahan, Saparudin mengakui sebelumnya sempat muncul persoalan karena minimnya progres dari pihak ketiga.

Namun evaluasi telah dilakukan, kewajiban kepada pemerintah kota diselesaikan pada 2023, dan perusahaan kembali memaparkan rencana pembangunan terminal khusus (TUKS).

“Rencana sudah disampaikan, dokumen juga sudah dipresentasikan. Sekarang tinggal penyempurnaan teknis agar sesuai aturan,” ungkapnya.

Pertemuan ini menjadi penanda penting bahwa komunikasi antarlevel pemerintahan terus diperkuat. Harapannya, Pelabuhan Pangkal Balam dapat segera bertransformasi menjadi motor penggerak ekonomi baru, bukan hanya bagi Pangkalpinang, tetapi juga bagi Bangka Belitung secara keseluruhan.
Red. Anas.