WTP Ke-9 Berturut-turut, DPRD Babel Minta OPD Segera Tindaklanjuti Rekomendasi

Detak Kompak news.

PANGKALPINANG – Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kembali mencatatkan prestasi dalam tata kelola keuangan daerah dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.

Capaian tersebut menjadi yang kesembilan kalinya secara berturut-turut diraih Pemprov Babel, sekaligus menegaskan konsistensi pemerintah daerah dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan.

Meski memberikan apresiasi atas raihan tersebut, DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengingatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar tidak hanya berfokus pada pencapaian opini WTP semata, melainkan juga segera menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang diberikan BPK RI.

Wakil Ketua DPRD Babel, Edi Iskandar, menegaskan bahwa opini WTP harus menjadi motivasi untuk terus memperbaiki tata kelola pemerintahan, khususnya dalam pengelolaan aset dan administrasi keuangan daerah.

“Ini patut kita syukuri karena Bangka Belitung kembali meraih opini WTP untuk yang ke-9 kali berturut-turut. Namun jangan hanya fokus pada capaian WTP, rekomendasi BPK juga harus segera ditindaklanjuti agar tidak menjadi temuan yang berulang,” kata Edi usai Rapat Paripurna Istimewa DPRD Babel dalam agenda Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas LKPD Tahun Anggaran 2025 di Gedung DPRD Babel, Kamis (18/6/2026).

Menurut Edi, hasil pemeriksaan BPK masih mencatat sejumlah hal yang perlu mendapat perhatian, terutama terkait pengelolaan aset daerah dan administrasi keuangan pada beberapa perangkat daerah.
Karena itu, DPRD Babel akan terus menjalankan fungsi pengawasan untuk memastikan seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan dapat dilaksanakan sesuai ketentuan dan tenggat waktu yang telah ditetapkan.

“Kami akan mengatensi secara khusus temuan-temuan tersebut dan membahasnya kembali bersama BPK agar rekomendasi yang diberikan dapat segera ditindaklanjuti. Jangan sampai terjadi pengulangan kesalahan yang sama pada tahun-tahun mendatang,” ujarnya.

Politikus Partai Golkar itu menambahkan bahwa tantangan pengelolaan keuangan daerah ke depan akan semakin kompleks. Oleh sebab itu, kualitas tata kelola yang sudah baik harus terus dipertahankan bahkan ditingkatkan.

“Perbaikan tata kelola aset dan administrasi keuangan harus menjadi perhatian bersama. Opini WTP bukan tujuan akhir, melainkan pijakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pengelolaan keuangan daerah yang semakin transparan, efektif, dan akuntabel,” tegasnya.

Dengan raihan opini WTP yang kesembilan secara beruntun, DPRD berharap seluruh perangkat daerah semakin serius menindaklanjuti setiap rekomendasi pemeriksaan sehingga kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.
Red.anasn70.